Kecerdikan Amnesti Prabowo Akankah Menyentuh Kepolisian "Super Body" Menuju Perbaikan Substansial

Top Post Ad

Repelita Jakarta Selatan - Pernyataan Agusto Sulistio, pegiat media sosial, memberikan analisis mendalam terkait amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya. Ia menilai langkah tersebut sebagai titik awal reformasi hukum yang harus menyentuh aspek struktural, kultural, dan substansial dari sistem penegakan hukum nasional.

Menurut Agusto, fokus utama reformasi adalah penataan ulang kelembagaan hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang selama ini menjalankan fungsi di luar mandat konstitusionalnya. Polri yang idealnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, justru seringkali mengambil peran berlebihan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembalian peran kejaksaan sebagai lembaga utama dalam proses peradilan pidana serta pengawasan ketat terhadap revisi Undang-Undang KUHAP agar tidak memperbesar kekuasaan satu lembaga secara berlebihan. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap lembaga pemberantasan kejahatan seperti KPK dan BNN demi efisiensi kinerja penegakan hukum.

Baca Juga

• Bau Anyir Kejahatan Jokowi Tercium Hingga ke Morowali, Bandara IMIP Disebut Seperti Negara dalam Negara
• Bandara IMIP: Pintu Masuk Barang Haram dan Pekerja Tiongkok Ilegal yang Mengancam Pertahanan Negara
• Luhut Akui Pimpin Rapat Izinkan Bandara Khusus IMIP Morowali: Fasilitas Investor 20 Miliar Dolar Tanpa Imigrasi, Bantah Konflik Kepentingan Demi Hilirisasi
• PB HMI Desak Presiden Tunda HGU Socfindo: Batas Lahan Tak Sinkron RTRW, Kelebihan 600 Ha Belum Bayar PBB Sejak 1998

Agusto juga menggarisbawahi urgensi reformasi kultural dalam pendidikan dan pelatihan aparat hukum, yang harus menumbuhkan kesadaran etik dan keberanian moral untuk menegakkan keadilan tanpa tunduk pada kepentingan politik.

Ia menilai bahwa keberhasilan reformasi hukum memerlukan keberanian politik dan visi kenegaraan yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo adalah langkah awal yang menjanjikan, namun tantangan sesungguhnya adalah merombak sistem hukum secara menyeluruh agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan.

Pernyataan ini disampaikan dari Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 08:18 WIB.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok