Luhut Akui Pimpin Rapat Izinkan Bandara Khusus IMIP Morowali: Fasilitas Investor 20 Miliar Dolar Tanpa Imigrasi, Bantah Konflik Kepentingan Demi Hilirisasi

Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang bernama Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya memberikan tanggapannya mengenai kontroversi pembangunan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di wilayah Morowali Sulawesi Tengah.

Ia secara terbuka mengakui bahwa inisiatif pendirian infrastruktur penerbangan tersebut memang diprakarsai oleh dirinya sendiri ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fasilitas bandara yang terhubung dengan zona industri nikel di Indonesia Morowali Industrial Park ini sebelumnya menjadi pusat perhatian masyarakat setelah dikritik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait absennya kehadiran aparat negara seperti petugas Bea Cukai di lokasi tersebut.

Padahal ada indikasi adanya aktivitas penerbangan yang mungkin melibatkan jalur internasional meskipun tidak secara resmi.

Luhut menjelaskan bahwa sejak awal bandara ini dirancang sebagai bandara spesial yang hanya menangani rute dalam negeri sehingga sesuai regulasi tidak diwajibkan memiliki petugas imigrasi atau sejenisnya.

“Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.

Luhut menekankan bahwa penyediaan kemudahan seperti itu merupakan pendekatan umum untuk memikat investasi penting khususnya dalam sektor pengolahan nikel yang melibatkan mitra dari Tiongkok.

“Jika mereka berinvestasi 20 miliar Dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” tegasnya.

Selain itu Luhut juga membahas permasalahan lingkungan terkait kegiatan industri pengolahan nikel dengan menyatakan bahwa dirinya telah mendesak tindakan tegas dari otoritas sejak beberapa tahun silam.

“Terkait masalah lingkungan, sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut Luhut dengan tegas membantah berbagai tudingan yang menyebutkan adanya motif bisnis pribadi atau kecenderungan memihak kepada negara asing tertentu dalam pengambilan keputusan.

“Selama menjabat, saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas,” tuturnya.

“Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk. Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini,” tambahnya.

Luhut turut menyebutkan bahwa sejumlah proyek nasional strategis pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebenarnya merupakan lanjutan dari inisiatif sebelumnya seperti pengembangan Kertajati serta Patimban yang telah dirintis lebih awal.

Oleh karena itu Luhut mengimbau masyarakat untuk mempertahankan sikap positif dan keyakinan terhadap program hilirisasi sebagai dasar utama menuju status negara berpenghasilan tinggi sebelum masa bonus demografi habis pada tahun 2035.

“Tidak ada pemerintahan yang sempurna, semua memiliki kekurangan. Namun kekurangan tidak boleh dijadikan bahan polemik yang merusak kepercayaan publik. Kekurangan harus diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk memulai dari nol lagi,” tuturnya.

Luhut juga meminta agar masyarakat tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan negatif karena pembangunan negara merupakan tahapan berkelanjutan yang memerlukan kelanjutan kebijakan keberanian dalam bertindak serta kerjasama yang solid antar pihak.

“Jangan cepat berburuk sangka. Kita semua memiliki hati nurani dan logika untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini. Karena itulah saya tidak percaya pada pandangan bahwa pemerintahan itu berdiri sendiri-sendiri. Pemerintahan harus berkelanjutan, karena tidak ada satupun proyek strategis yang bisa selesai dalam lima tahun. Setiap pembangunan besar membutuhkan waktu setidaknya lima belas tahun untuk menunjukkan hasil yang nyata,” tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga