Bandara IMIP: Pintu Masuk Barang Haram dan Pekerja Tiongkok Ilegal yang Mengancam Pertahanan Negara

Repelita Jakarta - Dugaan adanya kegiatan ilegal di fasilitas bandara khusus yang terletak di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP telah menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai indikasi risiko signifikan terhadap sistem pertahanan negara secara keseluruhan.

Pengamat dari Citra Institute bernama Efriza menyatakan bahwa permasalahan mengenai bandara IMIP yang diduga tidak resmi dan pertama kali diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menunjukkan adanya isu mendalam yang sedang berlangsung.

Menurutnya pengungkapan tersebut bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba melainkan merupakan tanda bahwa ada ancaman serius yang sedang mengikis fondasi penting dalam aspek keamanan nasional.

“Menhan mengungkap dugaan pelanggaran di IMIP bukan secara kebetulan. Itu langkah terukur dan wajib karena menyentuh langsung aspek utama pertahanan negara,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin 1 Desember 2025.

Efriza menjelaskan bahwa asumsi bandara khusus di IMIP berfungsi sebagai jalur masuk bagi pekerja asing dari Tiongkok serta barang-barang yang tidak sah merupakan masalah pokok yang memang pantas menjadi fokus perhatian dari Menteri Pertahanan.

Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif di lokasi tersebut membuka peluang besar bagi kerentanan wilayah serta negara secara luas.

Bahkan kemungkinan masuknya barang-barang terlarang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum hingga tingkat negara yang lebih tinggi.

Efriza menambahkan bahwa dengan membawa topik ini ke ranah publik Menteri Pertahanan bertujuan untuk menegaskan bahwa terdapat ketidakberesan dalam pengelolaan bandara di Morowali yang perlu segera diatasi.

Lebih lanjut ia menilai bahwa pernyataan dari Menhan memberikan efek menguntungkan karena mendorong keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menangani isu tersebut.

Pertanyaan mengenai tidak adanya kehadiran Bea Cukai serta Imigrasi di bandara itu mencerminkan peningkatan kesadaran akan urgensi koordinasi di antara berbagai institusi pemerintah serta kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif.

“Pernyataan Menhan harus dibaca sebagai pesan tegas bahwa keamanan nasional tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk dalih investasi yang justru bisa melemahkan pengawasan,” pungkas dosen ilmu politik UNAS itu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga