Penulis: Rina Syafri
Kami pernah berdiri di barisan pendukung Prabowo Subianto. Antara tahun 2013 hingga 2019, kami membela beliau dengan keyakinan penuh bahwa Prabowo berbeda dari Jokowi—lebih berintegritas, lebih tegas, dan lebih berpihak pada rakyat kecil. Harapan itu begitu besar, seolah beliau adalah jawaban atas kegelisahan bangsa.
Namun kenyataan politik telah membalik semua keyakinan itu. Ketika Prabowo memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi, kami masih mencoba memahami. Mungkin demi rekonsiliasi, mungkin demi stabilitas. Tetapi ketika beliau akhirnya menjadi Presiden, kami kembali menaruh harapan: bahwa Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang dulu bersumpah menolak kompromi politik murahan.
Kini, harapan itu runtuh. Karung-karung bantuan bencana dengan label besar “BANTUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” dan “ISTANA KEPRESIDENAN” menjadi simbol kekecewaan kami. Bantuan yang seharusnya menjadi wujud tanggung jawab negara, justru dipersonalisasi dengan nama dan wajah Presiden. Seolah-olah itu dana pribadi, padahal jelas bersumber dari APBN—uang rakyat.
Pertanyaan mendasar pun muncul:
- Mengapa tidak disebut “BANTUAN NEGARA INDONESIA”?
- Mengapa tidak ditulis “BANTUAN UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT”?
- Mengapa wajah dan nama pribadi harus mendominasi bantuan publik?
Kami kecewa bukan karena Prabowo gagal memenuhi janji kampanye, tetapi karena beliau meniru gaya yang dulu beliau kritik. Ketika bantuan sosial dijadikan panggung pencitraan, ketika simbol negara digeser oleh simbol pribadi, maka hilanglah harapan akan Indonesia yang berintegritas.
Kami tidak bicara soal hukum, kami bicara soal etika.
Kami tidak menuduh, kami bertanya: Di mana bedanya Prabowo dengan Jokowi?
Jika pemimpin yang dulu kami bela berubah menjadi cerminan dari yang kami tolak, maka siapa lagi yang bisa kami percaya? Kami tidak butuh kultus individu. Kami butuh negara yang kuat, adil, dan transparan. Kami tidak ingin wajah presiden di karung bantuan. Kami ingin wajah rakyat yang tersenyum karena merasa dihargai.

