Bau Anyir Kejahatan Jokowi Tercium Hingga ke Morowali, Bandara IMIP Disebut Seperti Negara dalam Negara

Repelita Jakarta - Mantan Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi terus menjadi sasaran amarah masyarakat akibat berbagai kesalahan dan ketidakadilan yang semakin terungkap pasca-lengser dari jabatannya.

Fenomena ini mencerminkan betapa dalamnya dampak dari tindakan-tindakan masa lalunya yang kini mulai terbongkar satu per satu, memicu reaksi luas dari berbagai kalangan.

"Ke mana pun Jokowi lari dan bersembunyi, bau anyir kejahatannya tetap tercium," kata peneliti media dan politik Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 1 Desember 2025.

Buni Yani memperkirakan bahwa kondisi ini menjadi alasan utama mengapa Jokowi belum pulih sepenuhnya sejak mengaku menderita masalah kulit setelah kunjungannya ke Vatikan beberapa bulan lalu.

"Ini jelas bukan penyakit kulit biasa. Ahli medis percaya ini ada kaitannya denga isi pikiran yang tidak tenang yang kemudian berpengaruh ke fisiknya," kata Buni Yani.

Salah satu isu terbaru yang menambah daftar kesalahan Jokowi adalah penemuan bandara eksklusif milik PT Indonesia Morowali Industrial Park di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, yang sepenuhnya lolos dari pengawasan pemerintah Indonesia.

Fasilitas penerbangan ini tidak dilengkapi dengan petugas bea cukai atau imigrasi dari pihak berwenang, sehingga PT IMIP sering disebut sebagai entitas mandiri yang seperti negara tersendiri dan tidak terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IMIP sendiri merupakan kompleks industri yang fokus pada pengolahan bijih nikel menjadi barang jadi seperti baja tahan karat dan komponen baterai, yang dikelola melalui kolaborasi antara perusahaan lokal BintangDelapan Group dengan konglomerat baja asal China, Tsingshan Group.

Perkembangan pesat IMIP seiring dengan kebijakan hilirisasi nikel yang menjadi andalan Jokowi selama masa kepemimpinannya, meskipun kini menimbulkan kontroversi setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti operasional bandara di kawasan tersebut yang diduga tanpa kehadiran institusi negara dan elemen pengamanan yang layak, seperti pos bea cukai atau imigrasi tetap.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat tentang risiko terhadap kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional di masa mendatang.

"Wajar rakyat murka mendapatkan fakta tragis ini. Bagaimana mungkin sebuah negara berdaulat tidak memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya sendiri? Pasti ada yang tidak beres mengapa ini bisa terjadi," pungkas Buni Yani.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga