Repelita Jakarta - Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan seberapa besar sumbangsih pihak-pihak yang terus menggugat keaslian ijazah Presiden kini memicu tanggapan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari penulis terkenal Tere Liye yang menilai bahwa para pejabat justru hidup nyaman dengan sokongan fasilitas negara, tetapi rakyat malah dibebani pajak berlapis.
Melalui unggahan di akun media sosialnya pada Rabu 30 Juli 2025, Tere Liye menulis sindiran keras bahwa para pejabat beserta keluarganya menikmati berbagai keistimewaan mulai dari kuliah di sekolah kedinasan, mendapat seragam dinas gratis, hingga peluang karier yang terbuka lebar tanpa biaya pribadi.
"Kalian, dan keluarga kalian mah enak. Negara baiik sekali loh ke kalian. Banget. Sekolah kedinasan. Lulus kerja jadi aparat, bahkan seragam pun dibayarin negara. Daaan semua kesempatan dong," ungkap Tere Liye dalam postingannya.
Ia melanjutkan bahwa posisi pekerjaan para pejabat memberikan hak istimewa yang memudahkan menumpuk aset di usia produktif, sesuatu yang tidak dialami kebanyakan warga biasa.
"Nggak usah membantahlah, posisi pekerjaan kalian memberikan akses dan privilege, bukan? Gaji cuma segitu, aset dll saat kalian usia 40, 50-an sudah bukan main deh, bukankah begitu?" tulisnya lagi.
Tere Liye juga membandingkan dengan kondisinya sebagai penulis yang hampir tak merasakan sokongan negara, tetapi tetap wajib membayar pajak dari karya yang di sisi lain sering dibajak tanpa perlindungan memadai.
"Nah, saya sebagai penulis, saya bertanya-tanya sampai detik ini: Apa sih kontribusi negara ke saya? Saya berjuang dengan pekerjaan saya, negara tidak membantu. Eh giliran sukses, buku-buku dipajaki, penghasilan saya dipajaki, giliran saya minta dilindungi karyanya, jutaan buku Tere Liye dijual bajakannya per tahun, eeh, negara cuma bisa kentut. Tuuut," tulisnya blak-blakan.
Ia kemudian menegaskan ironi bahwa rakyat tidak bisa berhenti membayar pajak, sementara jika kecewa pada buku atau film, masyarakat bebas berhenti membeli.
"Nasib. Beda dengan film, buku; yang saat saya kesal, saya bisa berhenti nonton atau beli. Negara? Jangan coba-coba berhenti bayar pajak, berhenti lapor SPT saja, otomatis, surat cinta datang dari kantor pajak."
Tere Liye pun menyindir keras gaya pejabat yang menurutnya kerap membanggakan diri seolah paling patriot di negeri yang hukum dan penegakannya sering diabaikan, sementara persoalan transparansi ijazah justru tidak ditunjukkan secara jelas.
"Berhentilah membual seolah paling patriot di negeri yang hukum dikentuti. Pelaku korupsi tertawa lebar jadi komisaris BUMN. Oportunis dan penjilat rebutan jadi relawan. Ijazah? Memang tidak penting dibahas. Yang penting itu: DITUNJUKKAN! Eh, kamu malah sibuk sok bahas patriotisme," sindirnya pedas.
Sebelumnya, Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa persoalan ijazah tidak relevan untuk dibicarakan, sebab lebih penting bagaimana kontribusi nyata seseorang bagi kemajuan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
