Guntur Romli: Soeharto Terbukti Korupsi Rp4,4 Triliun, Kok Malah Mau Diberi Gelar Pahlawan

Repelita Jakarta - Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, terus menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari partai politik.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menilai wacana tersebut sangat tidak masuk akal mengingat rekam jejak Soeharto yang penuh dengan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

“Aku kok ngelihat negara ini semakin aneh ya, semakin gak ngerti,” ujar Guntur di trheads, 9 November 2025.

Guntur menekankan bahwa Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa Soeharto dan ahli warisnya wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp4,4 triliun akibat korupsi dana Yayasan Supersemar.

“Orang seperti Soeharto yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung harus membayar ganti rugi Rp4,4 triliun. Karena terbukti korupsi melalui yayasan Supersemar,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerugian dari satu yayasan saja sudah mencapai triliunan rupiah, padahal Soeharto dan keluarganya diketahui memiliki banyak yayasan lain yang belum diperiksa.

“Padahal Soeharto dan keluarganya punya ratusan yayasan. Dari satu yayasan saja harus mengganti rugi Rp4,4 triliun," lanjut Guntur.

Ia mempertanyakan bagaimana dengan yayasan-yayasan lain yang juga terbukti menyalahgunakan dana negara, namun Soeharto justru diajukan untuk diberi gelar pahlawan.

Guntur juga menyinggung catatan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, yang sebagian besar telah diidentifikasi pada era Presiden Joko Widodo tahun 2023.

“Sudah ditetapkan ada 12 pelanggaran HAM berat di zaman Soeharto. Dan Soeharto lah yang bertanggung jawab dari peristiwa pembantaian 65-66, Tanjung Priuk, Talang Sari, Petrus, hingga penghilangan paksa para aktivis,” jelasnya.

Ia menekankan, korban dari pelanggaran tersebut jumlahnya tidak sedikit, termasuk kalangan ulama.

“Kiai-Kiai di Banyuwangi, yang disebut Dukun Santet, jumlahnya ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia. Dan yang paling bertanggung jawab yaitu Soeharto,” imbuh Guntur.

Guntur mempertanyakan logika di balik rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, yang dianggapnya justru bertanggung jawab atas penderitaan rakyat.

“Kok malah mau diberi gelar pahlawan? Jadi orang yang membunuh rakyatnya sendiri dari ratusan ribu hingga jutaan itu mau dikasih gelar pahlawan,” katanya.

Ia juga menyinggung peran mahasiswa dan masyarakat yang menggulingkan Soeharto pada tahun 1998 sebagai bagian dari perjuangan reformasi.

“Bagaimana dengan mahasiswa, masyarakat yang menggulingkan Soeharto pada tahun 1998?,” ujar Guntur.

Bagi Guntur, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bisa mencederai perjuangan reformasi yang telah dilakukan masyarakat.

"Apakah mereka akan menjadi pengkhianat, penjahat, karena orang yang diturunkan oleh mereka yaitu Soeharto malah menjadi pahlawan?” imbuhnya.

“Jadi aku semakin gak mengerti dengan negara ini. Pencuri duit rakyat, pencuri duit negara, pembantai rakyatnya sendiri, kok malah mau diberi gelar pahlawan?,” pungkas Guntur. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga