Susno ungkap respons Prabowo bahas kasus ijazah Jokowi saat bertemu tokoh oposisi

 

Repelita Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji mengungkapkan bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang disebut sebagai oposisi.

Pertemuan tersebut berlangsung di daerah Kertanegara, Jakarta beberapa waktu yang lalu dengan melibatkan berbagai kalangan.

Menurut penuturan Susno Duadji, sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dalam menyikapi pembahasan tersebut dinilai sangat baik dan mencerminkan jiwa kenegarawanan yang tinggi.

"Ada disinggung sedikit, saya kira sikap beliau yang paling bagus, itulah beliau menunjukkan kenegarawanan," ujar Susno Duadji.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa Presiden Prabowo tidak secara khusus menyinggung persoalan keaslian ijazah milik Joko Widodo dalam forum tersebut.

Presiden justru menyampaikan pandangan yang lebih luas mengenai keberadaan berbagai ijazah di seluruh Republik Indonesia.

"Dia tidak menyinggung ijazah Jokowi palsu gitu, artinya dia katakan di republik banyak ijazah, bukan ijazah Pak Jokowi ya," jelas Susno Duadji.

Mantan Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 itu juga mengutip pernyataan presiden mengenai keberadaan gelar akademik di internal partai politik.

Presiden menyebutkan bahwa di partainya sendiri terdapat gelar profesor yang hanya berdasarkan pada foto tanpa proses akademik yang sebenarnya.

"Di partai saya saja ada gelar profesor tapi foto doang," tambah Susno Duadji mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Susno Duadji menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menempatkan persoalan ijazah ini dalam perspektif prioritas permasalahan bangsa.

Menurut penuturannya, presiden menyatakan bahwa masih banyak persoalan lain yang lebih penting dan mendesak untuk diatasi di Indonesia.

Kasus tuduhan ijazah palsu ini telah mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa pihak telah melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait dokumen akademik tersebut kepada kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Pertemuan di Kertanegara tersebut menunjukkan adanya komunikasi dan dialog antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat termasuk yang selama ini berseberangan.

Komunikasi semacam ini dinilai penting untuk menjaga dinamika demokrasi yang sehat dan konstruktif di Indonesia.

Pernyataan Susno Duadji memberikan gambaran mengenai pendekatan pemerintah baru dalam menyikapi isu-isu sensitif yang berkembang di masyarakat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya lebih memilih untuk tidak terfokus pada persoalan-persoalan yang bersifat personal dan kontroversial.

Sebaliknya, pemerintahan lebih mengedepankan agenda-agenda pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa.

Pendekatan kenegarawanan seperti ini diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang lebih kondusif dan mengedepankan kepentingan nasional.

Masyarakat luas mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia.

Dialog antara pemerintah dengan berbagai pihak termasuk oposisi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Ke depan, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara semua elemen bangsa dapat terus terjalin dengan baik untuk kemajuan bersama.

Isu ijazah ini diharapkan dapat diselesaikan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga