MUI Buka Suara soal Board of Peace: Bukan Dukung Buta, Istilah Peace Hanya Kamuflase Trump

 

Repelita Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara tidak dimaknai sebagai dukungan buta terhadap kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, melainkan sikap kritis berbasis fakta.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan klarifikasi resmi kelembagaan untuk meluruskan informasi simpang siur terkait posisi ulama pasca pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh ormas Islam.

“Tidak ada kata mendukung, namun juga tidak ada kata tidak mendukung—melainkan sebuah sikap kritis yang didasari pada fakta di lapangan,” tegasnya melalui keterangan resmi pada Kamis (12/2/2026).

MUI saat ini tengah membentuk tim khusus untuk melakukan riset mendalam mengenai situasi Gaza pasca pembentukan Board of Peace, dengan melibatkan pakar dan kaum muda untuk menghimpun data otoritatif terkait dugaan pembiaran genosida yang terus berlangsung.

Data hasil riset tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan policy brief atau rekomendasi moral resmi yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai panduan kebijakan luar negeri Indonesia.

“Langkah tegas ini diambil untuk meluruskan konklusi media yang dianggap prematur dalam menyimpulkan sikap ulama,” tegasnya.

Secara tajam, Prof Sudarnoto menyebut istilah Peace dalam Board of Peace hanyalah kamuflase politik dan rekayasa Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, serangan yang terus terjadi di Gaza membuktikan bahwa Israel dan Amerika Serikat tidak memiliki niat tulus untuk mewujudkan perdamaian.

“Keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak dibarengi dengan komitmen nyata untuk kemerdekaan Palestina yang berdaulat,” kata dia.

MUI juga memperingatkan bahwa jika Israel terus melakukan agresi dan tidak menunjukkan komitmen damai, maka Indonesia harus memiliki keberanian untuk mundur dari badan internasional tersebut.

“Fokus utama MUI tetap satu, memastikan Indonesia tidak terjebak dalam hegemoni global yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga