[HEBOH] Ketua BEM UGM Menyuarakan Pesan Satir: Sebut Saja MBG Maling Berkedok Gizi, Bukan Makan Bergizi Gratis

Repelita Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah melalui unggahan di media sosial.

Dalam unggahan pada Sabtu, 14 Februari 2026, ia secara terang-terangan memplesetkan akronim MBG menjadi Maling Berkedok Gizi untuk menggambarkan kekecewaannya.

Kritik ini muncul di tengah kontroversi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang disebut sebagai operator MBG.

Padahal program tersebut dikaitkan dengan kasus keracunan yang melibatkan puluhan ribu anak di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Tiyo, tidak ada evaluasi yang serius setelah kejadian keracunan massal itu terjadi di lapangan.

Yang terjadi justru klarifikasi bahwa angka 28 ribu korban bukanlah nyawa manusia, melainkan sekadar angka statistik yang dianggap kecil oleh pihak berwenang.

"Sungguh kejam," tulis Tiyo dalam cuitannya yang menyoroti minimnya empati terhadap para korban.

Ia juga menyoroti anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun yang dianggapnya dirampas untuk kepentingan lain.

Akibatnya, terjadi hambatan akses pendidikan tinggi dan nasib guru honorer yang terus terabaikan oleh pemerintah.

"Tapi angka statistik yang sedemikian kecil menurut Presiden. Sungguh kejam. 223T anggaran pendidikan dirampas, efeknya banyak yang kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan guru-guru honorer ditelantarkan," jelasnya.

Di sisi lain, Tiyo mengungkapkan bahwa untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp180 triliun.

Angka ini ia bandingkan dengan realita pilu di lapangan yang menunjukkan masih banyak anak putus sekolah karena biaya.

Ia mengungkit kisah seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang memilih mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah.

Bagi Tiyo, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa MBG telah jauh dari janji awalnya untuk menyejahterakan rakyat.

"Kita harus mulai bicara bahwa MBG bukan Makan Bergizi Gratis. Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan! Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya," paparnya dengan nada geram.

Kritiknya semakin mendalam dengan menyoroti mekanisme penyediaan makanan yang dinilai menguntungkan pihak tertentu.

Tiyo mengklaim satu penyedia pangan (SPPG) bisa meraup keuntungan fantastis, mencapai Rp1,8 miliar dalam periode tertentu.

Dalam lima tahun masa kepresidenan, angka itu membengkak jadi Rp9 miliar per penyedia yang mendapat proyek MBG.

"1 SPPG bisa hasilkan 1,8 miliar untuk pemiliknya. Kalau 5 tahun masa Kepresidenan, artinya 9 miliar. Siapa yang punya SPPG? Mereka yang dekat dengan pemenang Pilpres," tambah Tiyo.

Ia memberi contoh konkret, seorang Ketua DPC Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto, disebutkan bisa memiliki hingga 9 SPPG.

Artinya, potensi keuntungan yang bisa diraih mencapai Rp45 miliar dalam lima tahun, itu pun dalam skenario tanpa korupsi.

"Bayangkan jika korupsi. Buah yang harusnya 5 butir, jadi 3 butir. Atau ayam yang seharusnya bagian dada, jadi sayap saja. Bisa lebih fantastis," ucapnya.

Tiyo lalu mengajukan pertanyaan politis yang menusuk terkait kemungkinan Prabowo mencalonkan diri lagi di Pilpres 2029.

Jika nanti kadernya yang menjadi kepala daerah mengeluarkan dana puluhan miliar untuk memenangkan ketua umumnya, apakah uang itu dianggap besar.

"Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo nyalon lagi 2029 lalu kadernya yang jadi pimpinan daerah ini keluarkan 10 atau 20 miliar untuk menangkan Ketumnya, itu uang kecil apa besar?" tanya Tiyo.

Baginya, jumlah itu sangat kecil dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh dari program serupa di periode berikutnya.

Apalagi, di periode berikutnya sang kader berpotensi mendapatkan kembali keuntungan miliaran rupiah dari program serupa.

"Yang begini terjadi di mana-mana," tegasnya menyoroti praktik politik transaksional yang mengakar.

Karena itu, ia menyerukan perubahan makna akronim MBG agar sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

"Maka, tidak layak lagi kita sebut MBG sebagai Makan Bergizi Gratis. Mulai sekarang, mari kita sebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi!" pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga