BPJS di Era Prabowo Dinilai Gagal Penuhi Janji Kesehatan, Rakyat Tetap Menanggung Pajak dan Iuran Saat Sakit

Penulis: Rina Syafri

Disangka era Jokowi BPJS sudah kacau, ternyata di bawah Prabowo lebih kacau lagi. Sejahat-jahat Jokowi kata orang yang kontra, masih ada baiknya: peserta BPJS yang sakit tidak selalu dikenakan biaya tambahan. Tetapi di era Prabowo, sebaik-baik kata pendukungnya, faktanya rakyat tetap harus bayar ketika sakit meski sudah jadi peserta BPJS. Jadi mana yang lebih Tidak Becus? Pemerintah yang menjanjikan perlindungan tapi menagih biaya, atau pemerintah yang mengaku berpihak pada rakyat tapi tetap menelantarkan mereka?

Rakyat sudah dicekik pajak. Pajak menguras darah rakyat setiap hari. Kini ditambah iuran BPJS yang wajib dibayar bulanan. Ironisnya, ketika rakyat sakit, mereka tetap harus bayar. Ini bukan jaminan kesehatan, ini pemerasan legal. Pemerintah menjadikan rakyat sapi perah: dipaksa patuh, dipaksa bayar, tetapi ditinggalkan saat membutuhkan.

Janji “kesehatan gratis untuk semua” berubah jadi ilusi. BPJS bukan lagi simbol solidaritas, melainkan alat feodalisme modern. Rakyat dipaksa tunduk pada aturan, tetapi hak mereka dirampas. Pemerintah berdiri di atas penderitaan rakyat, menguras tenaga dan uang demi ambisi politik.

Cukup pajak yang sudah menguras darah rakyat. Jangan lagi ada iuran yang hanya memperkaya birokrasi. Kalau rakyat tetap harus bayar saat sakit, lebih baik bubarkan saja BPJS. Jangan jadikan kesehatan rakyat sebagai ladang bisnis politik.(*)

Baca Juga