Netanyahu Tak Hadir di Davos: Hindari Penangkapan ICC Saat Peluncuran Dewan Perdamaian Trump

 

Repelita Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk tidak menghadiri peluncuran resmi Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 22 Januari 2026 di sela-sela World Economic Forum di Davos Swiss.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Swiss menyatakan kewajiban hukumnya untuk bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Kantor Kehakiman Federal Swiss menegaskan bahwa sebagai negara pihak Statuta Roma mereka wajib menangkap setiap individu yang menjadi subjek surat perintah ICC apabila memasuki wilayah negara tersebut serta memproses penyerahan diri ke pengadilan.

Surat perintah ICC tersebut menuduh Netanyahu bertanggung jawab atas penggunaan kelaparan sebagai metode perang serangan sengaja terhadap penduduk sipil pembunuhan penganiayaan serta tindakan tidak manusiawi lainnya selama periode setidaknya mulai 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024.

Meskipun Netanyahu absen secara pribadi kantor perdana menteri Israel telah mengonfirmasi bahwa negara tersebut tetap bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang diprakarsai Trump.

Gedung Putih sebelumnya mengumumkan peluncuran resmi dewan tersebut selama forum di Davos di mana negara-negara peserta diharapkan menandatangani piagam pendiriannya.

Piagam Dewan Perdamaian memposisikan inisiatif ini sebagai alternatif terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan memulihkan pemerintahan yang sah serta menjamin perdamaian abadi di wilayah konflik sambil secara tidak langsung mengkritik lembaga internasional yang ada.

Dokumen tersebut awalnya disebut sebagai kerangka rekonstruksi Gaza namun tidak menyebutkan wilayah tersebut secara eksplisit dalam teks akhir.

Sebanyak sekitar enam puluh negara telah menerima undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian ini.

Di kawasan Timur Tengah Uni Emirat Arab Qatar Maroko Yordania Arab Saudi Mesir serta Turki telah menyatakan konfirmasi partisipasi mereka.

Beberapa negara Eropa masih menunjukkan sikap ragu-ragu dengan Prancis dan Inggris memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan bergabung dalam kondisi saat ini.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya di Davos menyatakan bahwa dunia sedang menyimpang dari aturan dan hukum internasional yang digantikan oleh kekerasan serta munculnya ambisi imperialis kembali.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memberikan respons positif terhadap gagasan bergabung meskipun keputusan akhir belum diambil.

Jerman menyatakan keinginan untuk terlibat dalam masa depan Gaza namun tetap dalam kerangka hukum internasional sehingga menimbulkan keraguan atas partisipasi penuh.

Negara-negara seperti Brasil sebagai kekuatan utama Global Selatan juga diperkirakan tidak akan ikut serta dalam inisiatif ini.

Di sisi lain Kazakhstan Uzbekistan Argentina Paraguay Belarus Hongaria serta Vietnam termasuk yang telah menerima undangan dan berencana bergabung.

Para pengamat menilai bahwa keraguan berkepanjangan dari negara-negara Eropa dan Barat berpotensi menjadikan Dewan Perdamaian sebagai blok yang lebih bersifat regional dengan pusat utama di Timur Tengah dan Kaukasus.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga