Tak Copot Budi Arie, Prabowo Dinilai Gagal Tunjukkan Ketegasan di Kasus Judol? Bom Waktu Politik

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan tajam setelah dianggap gagal menunjukkan ketegasan dalam merespons polemik dugaan keterlibatan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam pusaran judi online.

Nama Budi Arie belakangan ramai diperbincangkan usai disebut dalam persidangan kasus judi online sebagai salah satu penerima aliran dana dari operator situs ilegal.

Meski demikian, Budi Arie tetap menjabat sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, posisi yang justru memicu paradoks di mata publik karena tugas utamanya membasmi praktik yang diduga menyeret namanya sendiri.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai ketidaktegasan Presiden Prabowo untuk menonaktifkan atau mencopot Budi Arie bisa menjadi bom waktu politik yang berbahaya bagi citra pemerintahan ke depan.

Menurutnya, publik menunggu langkah nyata dari Prabowo untuk menegakkan integritas, bukan sekadar retorika perang melawan judi online.

Muslim menegaskan, jika Prabowo tetap membiarkan Budi Arie bertahan di kabinet tanpa klarifikasi tuntas, maka pesan yang diterima publik adalah lemahnya keberanian pemerintah untuk bersih-bersih dari konflik kepentingan.

Ia menambahkan, posisi Budi Arie yang juga dikenal dekat dengan lingkaran relawan Jokowi membuat Prabowo berada pada dilema politik yang rumit.

Di satu sisi, menonaktifkan Budi Arie berpotensi memicu gesekan dengan barisan pendukung lama, sementara di sisi lain membiarkannya tetap menjabat dapat merusak kepercayaan rakyat pada komitmen pemberantasan judi online.

Muslim Arbi menilai jika isu ini terus digantung, maka lambat laun akan menjadi senjata oposisi yang efektif untuk merongrong kredibilitas pemerintahan Prabowo di awal masa jabatan.

Sejumlah kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh agama juga mulai mendesak agar Prabowo menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan Budi Arie demi menjamin objektivitas proses hukum.

Ia mengingatkan bahwa ketegasan menindak pejabat yang namanya muncul dalam pusaran kasus adalah salah satu tolak ukur awal keseriusan Prabowo memimpin pemerintahan yang bersih.

Muslim menegaskan rakyat saat ini tidak lagi puas hanya dengan pidato keras, melainkan butuh bukti nyata bahwa pemerintah mampu menindak siapa pun yang terlibat praktik melawan hukum.

Jika tidak, kepercayaan publik dikhawatirkan tergerus dan bom waktu politik ini bisa meledak sewaktu-waktu, menodai catatan awal kepemimpinan Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga