Repelita Jakarta - Sebuah surat her-registrasi dengan cap Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi sorotan dalam konferensi pers Bareskrim pada 22 Mei 2022.
Dokumen tersebut menampilkan tanda lingkaran pada bagian “Sarjana Muda”, bukan “Sarjana”.
Hal ini memicu pertanyaan mengenai keabsahan dan konsistensi data akademik Presiden Joko Widodo yang selama ini diklaim lulus sebagai Sarjana (Ir.) Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.
Aktivis kritis Dokter Tifa melalui akun X mengungkapkan kejanggalan tersebut pada 30 Mei 2025.
Ia membandingkan beban studi program dokter yang ia tempuh sebanyak 211 SKS dengan klaim Jokowi yang hanya menempuh 122 SKS pada program kehutanan.
Dokter Tifa menilai beban SKS Jokowi terlalu ringan jika dibandingkan standar program sarjana di Indonesia yang minimal 144 SKS berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
Menurutnya, program Sarjana Muda yang tercantum dalam dokumen tersebut seharusnya menghasilkan gelar B.Sc., bukan gelar Insinyur (Ir).
Dokumen her-registrasi yang disodorkan Bareskrim juga menunjukkan bahwa Jokowi mencentang opsi program Sarjana Muda, bukan program Sarjana.
Diskusi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai gelar dan keabsahan ijazah Presiden Jokowi.
Pada masa 1980-an, program Sarjana Muda memang masih ada, tetapi mulai dihapus secara bertahap sejak 1982.
Jika Jokowi benar masuk pada 1980 dan lulus 1985, seharusnya sudah mengikuti program sarjana penuh, bukan program Sarjana Muda.
Prof. Ikrar, mantan Duta Besar dan ilmuwan politik, menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi tidak asli dalam sebuah podcast pada 29 Mei 2025.
Ia mengkritik peran Bareskrim yang mengesahkan keaslian ijazah, yang menurutnya bukan kewenangan lembaga tersebut.
Ikrar juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian fisik ijazah yang dipublikasikan dengan standar ijazah asli UGM.
Dukungan analisis kritis datang dari berbagai tokoh, termasuk Roy Suryo dan Dokter Tifa, yang mempertanyakan data alumni dan foto wisuda Jokowi.
Mereka menilai hal ini menunjukkan masalah integritas dan kejujuran akademik yang sangat penting bagi kredibilitas seorang pemimpin.
Polemik ijazah Jokowi dianggap sebagai cerminan kegagalan membangun kepercayaan publik terhadap pejabat negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
