Repelita Jakarta - Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut dicetak di Pasar Pramuka terus memanas dan menimbulkan gelombang keresahan publik.
Salah satu pihak yang mendapat sorotan keras adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), kampus yang mengklaim menerbitkan ijazah tersebut.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti sikap UGM yang dianggap janggal karena terus bungkam dan tidak memberikan klarifikasi terbuka.
Menurutnya, diamnya UGM di tengah sorotan serius ini justru menimbulkan kesan bahwa kampus tersebut sedang menyembunyikan sesuatu yang patut dicurigai.
“Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apalagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka. Harus dibuktikan dengan cepat,” ujar Hensa pada Jumat 27 Juni 2025.
Hensa menyebut sikap UGM yang terkesan ambigu dan tidak tegas semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap dugaan pemalsuan.
Padahal, isu ini menyentuh langsung integritas institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
Hensa menilai UGM sedang menghadapi ujian besar dan jika terus menghindar, maka kepercayaan terhadap dunia akademik bisa tergerus.
Spekulasi semakin liar setelah ditemukan fakta bahwa kios percetakan yang diduga mencetak ijazah palsu itu masih beroperasi hingga tahun 2017, meski sebelumnya diklaim sudah tutup sejak 2002.
Ketidakkonsistenan ini memperkuat tuntutan publik agar UGM segera angkat suara.
Hensa juga mendorong agar Presiden Jokowi dan pihak UGM tampil bersama di hadapan publik untuk memberikan klarifikasi yang terang dan terbuka.
Menurutnya, kehadiran bersama ini penting untuk memutus rantai spekulasi dan menegakkan transparansi.
“Ini sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bareng untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut, namun menunggu Pak Jokowi kondisinya sehat tentunya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa jika terus dibiarkan tanpa penjelasan resmi, maka kampus sebesar UGM berpotensi kehilangan reputasi dan legitimasi di mata masyarakat.
Selain itu, Hensa juga menyinggung alumni UGM yang dinilainya ikut bersikap janggal karena memilih diam.
Padahal mereka seharusnya menjadi garda terdepan membela nama baik almamater jika memang yakin tidak ada rekayasa.
“Kalau alumni saja diam, jangan salahkan publik kalau menganggap UGM memang terlibat dalam skandal ijazah ini,” ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa isu ini bukan hanya soal satu lembar ijazah, tetapi menyangkut kredibilitas dunia akademik secara menyeluruh.
UGM dituntut bersikap tegas, terbuka, dan jujur untuk membuktikan bahwa mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.
“Kalau tetap janggal, UGM bisa bubar secara institusi karena nama besarnya tercoreng akibat menerbitkan ijazah palsu,” pungkasnya (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
