[BREAKING NEWS] GEGER Miftah Coreng Nama Prabowo di Mata Internasional, Pecat sebagai Utusan Khusus Presiden!

 

Kuala Lumpur, 5 Desember 2024 – Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) Malaysia menyatakan bahwa pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, telah mencoreng nama Presiden Prabowo di mata internasional.

Ketua BP KNPI Malaysia, Tengku Adnan, mengatakan di Kuala Lumpur, Kamis (5/12/2024), bahwa sebagai Utusan Khusus Presiden, salah satu peran Gus Miftah adalah mengawal isu moderasi beragama di Indonesia dan di tingkat internasional. Selain itu, ia diminta untuk membangun komunikasi internasional terkait moderasi dan toleransi beragama yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, menurut Adnan, sikap Gus Miftah justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Presiden Prabowo. "Presiden Prabowo selalu menunjukkan rasa hormat kepada pedagang kaki lima yang mencari rezeki secara halal. Namun, sikap yang berlawanan justru ditunjukkan oleh Utusan Khusus Presiden ini," ujarnya.

Meskipun permintaan maaf telah dilakukan oleh Gus Miftah atas teguran dari Sekretaris Kabinet Walikota Teddy Indra Wijaya terkait insiden tersebut, Adnan menilai kejadian itu tetap akan diingat oleh rakyat dan berdampak langsung terhadap Kabinet Merah Putih secara keseluruhan. Kejadian ini juga menjadi sorotan media di Malaysia dan negara lainnya, yang memberitakan pelanggaran Gus Miftah terhadap pedagang kaki lima.

BP KNPI Malaysia menyikapi peristiwa ini sebagai kejadian yang mencoreng nama baik Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di dunia internasional. "Kami menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk menghentikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden RI. Sikap ini tidak mencerminkan sikap Prabowo terhadap rakyatnya, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok Gus Miftah itu sendiri," tegas Adnan.

Menurutnya, jejak digital yang ditinggalkan oleh Gus Miftah akan menjadi catatan penting bagi pemangku kepentingan internasional ketika ia menjalankan tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden RI jika masih menjabat. "Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjaga dan menjalankan sumpah jabatannya, malah melakukan hal sebaliknya," tambahnya. (*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga