Indonesia Jangan Salah Pilih Blok di Konflik AS-Iran: Roy Suryo Peringatkan Risiko Besar bagi 280 Juta Rakyat

 

Repelita Jakarta - Pemerhati telematika Dr KRMT Roy Suryo MKes menyarankan Indonesia berhati-hati dalam menyikapi konflik antara Amerika Serikat beserta Israel melawan Iran agar tidak salah langkah di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks.

Artikel ini merupakan kelanjutan dari tulisannya sebelumnya pada Sabtu 7 Maret 2026 yang membahas analisis telematika terkait wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran serta prediksi perkembangan perang ke depan.

Roy Suryo menegaskan bahwa analisis kali ini tidak hanya berbasis telematika melainkan juga menggabungkan kajian geopolitik serta intelijen berdasarkan pengalamannya sebagai anggota Komisi I DPR RI selama dua periode dari 2009 hingga 2019 serta sempat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga pada 2013 hingga 2014.

Komisi I DPR RI membidangi luar negeri pertahanan komunikasi digital serta intelijen sehingga memberikan landasan kuat bagi pandangannya terkait kebijakan luar negeri Indonesia.

Indonesia telah menyampaikan surat duka secara resmi atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei yang diserahkan melalui Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi pada 4 Maret 2026.

Isi surat tersebut mencakup ungkapan belasungkawa penghormatan atas peran Khamenei simpati kepada pemerintah serta rakyat Iran doa perdamaian penguatan hubungan bilateral dan komitmen kerja sama ke depan.

Roy Suryo menilai surat tersebut meskipun terlambat tetap menjadi langkah positif menjelang pemakaman Khamenei di Mashhad meski banyak pihak menyayangkan keterlambatan respons awal.

Ia menyarankan Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam Board of Peace atau BoP yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena situasi terkini menunjukkan forum tersebut tidak netral sepenuhnya.

Majelis Ulama Indonesia pada 1 Maret 2026 mendesak pencabutan keanggotaan Indonesia dari BoP karena dinilai tidak efektif mendukung kemerdekaan Palestina dan cenderung berpihak pada kepentingan Amerika Serikat.

Prof Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Penasihat ICMI pada 6 Maret 2026 mengusulkan penangguhan keanggotaan hingga konflik mereda sementara Forum Guru Besar Profesor dan Doktor UGM pada 2 Maret 2026 juga mendesak penundaan pembahasan BoP.

Indonesia bergabung dalam BoP melalui keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2026 di World Economic Forum Swiss dengan harapan memperkuat peran mediator dan pengaruh diplomasi global.

BoP digambarkan sebagai platform diplomasi strategis meskipun tidak sebesar PBB namun kental dengan kepentingan blok Amerika Serikat serta Israel sehingga sulit bersikap netral sepenuhnya.

Roy Suryo menekankan risiko jika Indonesia tetap berada di dalam BoP maka berpeluang menjadi mediator namun juga rentan ditarik ke blok Barat sementara jika keluar maka kehilangan forum tersebut.

Peta geopolitik dunia menunjukkan tarik-menarik antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat serta Israel blok Eurasia bersama Rusia dan China serta dunia Islam yang didukung Iran serta sekutunya.

Indonesia menghadapi tarikan dari Barat melalui kerja sama militer investasi teknologi serta tekanan diplomatik sementara dari dunia Islam melalui harapan menjadi pemimpin moderat serta mediator Palestina-Israel.

Tarikan dari China juga terasa melalui Belt and Road Initiative serta kepentingan infrastruktur di jalur perdagangan Asia sehingga Indonesia berada di posisi yang sangat strategis.

Roy Suryo mengingatkan pentingnya menjaga politik luar negeri bebas aktif sesuai doktrin Soekarno-Hatta yang berarti bebas dari blok militer dan aktif mendorong perdamaian.

Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara Muslim terbesar tanpa konflik langsung dengan Israel maupun Iran serta tradisi diplomasi Non-Aligned Movement yang kuat.

Kesalahan membaca situasi dapat membawa konsekuensi besar seperti kritik dari dunia Islam sanksi ekonomi dari Barat atau tekanan geopolitik dari berbagai pihak.

Strategi diplomasi keseimbangan diperlukan agar Indonesia tetap netral dan tidak condong ke satu blok sehingga dapat memainkan peran mediator yang kredibel.

Roy Suryo menutup dengan harapan Presiden Prabowo Subianto tidak salah bersikap karena keputusan tersebut akan berdampak pada lebih dari dua ratus delapan puluh juta rakyat Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga