Repelita Jakarta - Polemik seputar sikap Rismon Sianipar terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memicu perdebatan publik setelah sebelumnya vokal menyebut ijazah Jokowi palsu namun secara mengejutkan menemui mantan presiden untuk meminta maaf.
Langkah mendadak itu pun menuai berbagai respons termasuk dari kalangan aktivis dan pengamat politik yang menilai perubahan sikap Rismon sangat dramatis.
Pengamat Politik dan Ekonomi Heru Subagia menilai perubahan sikap Rismon membuat namanya tiba-tiba menjadi sorotan publik dan bahkan sempat menggeser perhatian dari isu geopolitik global.
Isu konflik antara Iran dan Israel yang belakangan ramai diperbincangkan seolah tenggelam oleh hiruk pikuk polemik ijazah yang kembali memanas.
Menurut Heru pengakuan Rismon terhadap keaslian ijazah Joko Widodo secara tiba-tiba memunculkan pertanyaan besar mengenai konsistensi intelektual seorang akademisi.
“Langkah itu dianggap banyak pihak sebagai kecelakaan intelektual bagi seorang akademisi. Sebelumnya ia sangat percaya diri menyebut diri sebagai peneliti yang mengkritisi persoalan tersebut,” kata Heru dalam pernyataannya pada Sabtu 14 Maret 2026.
Heru juga menyoroti sikap Rismon yang setelah meminta maaf justru mengajak pihak lain yang sebelumnya berada dalam satu barisan kritik untuk mengikuti langkah yang sama.
Ajakan tersebut ditujukan kepada Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma yang selama ini bersama-sama mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi.
Menurutnya tindakan itu memunculkan polemik baru karena proses hukum terkait isu tersebut masih berjalan di Polda Metro Jaya.
Lebih jauh Heru melihat pertemuan Rismon dengan Jokowi juga memunculkan spekulasi politik di tengah masyarakat yang semakin tidak percaya.
Namun dari sisi kepentingan elektoral ia menilai posisi Rismon tidak cukup kuat untuk memberi dampak signifikan terhadap dinamika politik nasional.
“Dalam kalkulator politik, Rismon bukan figur yang memiliki pengaruh elektoral besar. Karena itu, jika memang ada pertemuan politik, justru pihak yang berpotensi dirugikan adalah Jokowi sendiri,” ujarnya menganalisis.
Meski demikian Heru menilai dinamika tersebut tetap bisa dibaca dalam perspektif teori konspirasi politik terutama di tengah tekanan yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto.
Posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi juga menjadi sorotan dalam konstelasi politik nasional.
Menurutnya tekanan politik dan ekonomi yang datang dari dalam maupun luar negeri berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah saat ini.
Heru juga menilai tidak menutup kemungkinan polemik yang melibatkan Rismon dimanfaatkan sebagai pengalihan perhatian publik dari isu-isu strategis yang lebih besar.
“Dalam praktik politik, figur yang kontroversial kadang diberi panggung untuk mengalihkan fokus publik dari tekanan politik yang sedang dihadapi pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi politik yang penuh tekanan pemerintah biasanya membutuhkan bantalan politik untuk meredam serangan yang berpotensi menggerus legitimasi kekuasaan.
Karena itu Heru mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis dalam melihat dinamika politik yang berkembang termasuk memahami kemungkinan adanya strategi komunikasi atau manuver politik di balik isu.
Publik diminta tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar.
Rismon sendiri setelah bertemu Jokowi dan Gibran menyatakan siap dilabeli pengkhianat asalkan kebenaran ilmiah dapat ditegakkan dengan metodologi yang benar.
Namun langkahnya mengajak Roy Suryo dan dokter Tifa untuk mengikuti jejaknya menuai kritik karena dianggap tidak menghargai perbedaan pendapat dalam dunia akademis.
Roy Suryo sendiri telah menegaskan bahwa pernyataan Rismon merupakan sikap pribadi yang tidak mewakili penulis lain dalam buku Jokowi's White Paper.
Dokter Tifa juga melalui media sosialnya menyindir perubahan sikap Rismon dengan nada sinis yang menunjukkan ketidaksetujuannya.
Polemik ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan yang melibatkan akademisi, politik, dan hukum di Indonesia saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

