Rudal Iran Hantam Kediaman Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Israel, Beredar Kabar Iddo Netanyahu, Saudara Kandung PM tewas

 

Repelita Jakarta - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu perdebatan tajam setelah serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran memunculkan pertanyaan besar mengenai alasan dimulainya perang meskipun diplomasi masih berlangsung.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa perilaku agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa dipahami hanya sebagai keputusan politik biasa melainkan mencerminkan pandangan tertentu tentang kekuasaan serta kedaulatan.

Rocky mengaitkan pola pikir tersebut dengan teori filsuf politik Jerman Carl Schmitt yang memandang kedaulatan justru terlihat ketika penguasa mampu melampaui atau melanggar hukum.

Menurutnya kedaulatan terbukti ketika seorang pemimpin bisa menangguhkan aturan hukum demi kepentingan yang dianggap lebih tinggi.

Pandangan Schmitt membantu menjelaskan mengapa kebijakan Trump sering tampak tidak terlalu mempedulikan batas hukum internasional.

Rocky menjelaskan bahwa dalam logika tersebut penggunaan kekuatan militer menjadi bukti nyata kedaulatan absolut.

Ia menyatakan bahwa kemampuan mengatasi sesuatu tanpa hukum atau bahkan dengan melanggarnya dianggap sebagai demonstrasi kekuasaan tertinggi.

Pendekatan seperti itu memiliki akar sejarah panjang yang dapat ditelusuri ke tradisi absolutisme penguasa Eropa.

Rocky mengaitkannya dengan konsep kekuasaan absolut kerajaan di mana raja memandang diri sebagai sumber hukum itu sendiri.

Dalam konteks konflik Timur Tengah ia menganalisis tindakan militer terhadap Iran melalui prinsip klasik jus ad bellum serta jus in bello.

Jus ad bellum mengatur alasan sah untuk memulai perang sementara jus in bello mengatur etika selama konflik termasuk perlindungan warga sipil.

Menurut Rocky kedua prinsip tersebut tampak diabaikan karena tidak ada alasan jelas untuk memulai perang ketika negosiasi damai masih berlangsung.

Ia menyoroti bahwa perang sering melanggar aturan melindungi masyarakat sipil dengan melarang serangan terhadap target non-militer seperti rumah sakit serta sekolah.

Rocky menilai pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi memicu brutalisme yang lebih luas dalam konflik bersenjata.

Ia membandingkan filosofi kedua pihak dengan Israel memandang perang sebagai strategi mempertahankan wilayah yang memiliki legitimasi historis dan teologis.

Sementara Iran melihat konflik ini sebagai bentuk pertahanan diri terhadap agresi dari luar.

Rocky menyatakan bahwa Iran memperoleh dukungan moral karena posisinya sebagai pihak yang diserang sementara Israel dihujat sebagai agresor.

Namun ia mengingatkan bahwa konflik tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena setiap pihak membawa latar belakang ideologis politik serta sejarah yang berbeda.

Rocky menilai pendekatan emosional dalam melihat konflik justru menyulitkan pemahaman akar persoalan yang sebenarnya.

Ia menekankan perlunya pendalaman teoritis dan filosofis untuk mengamati perang bukan hanya dari headline berita.

Rocky menyatakan bahwa negara seperti Indonesia perlu memahami dasar filsafat perang jika ingin berkontribusi dalam upaya perdamaian global.

Menurutnya setiap proposal perdamaian harus menjawab kepentingan dasar para pihak baik soal keamanan wilayah maupun kedaulatan negara.

Tanpa pemahaman tersebut diplomasi hanya akan berhenti pada slogan perdamaian tanpa menyentuh akar konflik.

Rocky mengingatkan bahwa perang sering dipicu oleh kepentingan geopolitik yang lebih luas termasuk perebutan sumber daya energi di kawasan Timur Tengah.

Ia menyimpulkan bahwa perang harus dibaca bukan sekadar peristiwa politik melainkan sebagai persoalan filsafat kekuasaan yang mendalam.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga