Siswa SD di Ngada Meninggal Tragis, Dugaan Tekanan Ekonomi dan Masalah Akses Bantuan Pendidikan Menguak Potret Kemiskinan Pendidikan

 

Repelita Jakarta - Kabar duka mendalam melanda Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur setelah seorang siswa kelas empat SD dilaporkan mengakhiri hidupnya karena diduga tertekan tidak mampu membeli buku pelajaran dan alat tulis sekolah.

Peristiwa tragis ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk pemerintah daerah serta pengamat pendidikan nasional.

Bupati Ngada Raymundus Bena menyatakan pemerintah setempat telah membentuk tim internal yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil untuk menelusuri akar permasalahan secara mendalam.

Ia mengungkapkan kondisi keluarga korban memang sangat rumit karena sejak usia satu tahun tujuh bulan anak tersebut telah ditinggalkan ayahnya dan tinggal bersama neneknya.

Sang ibu harus berjuang sendirian menghidupi lima anak dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas.

Bupati menjelaskan terdapat kendala administrasi pada Program Indonesia Pintar yang menghambat pencairan bantuan karena ibu korban masih terdaftar sebagai warga Kabupaten Nagekeo meskipun telah lama kembali ke kampung halamannya di Ngada.

Ia menegaskan bahwa kendala administrasi kependudukan tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan bantuan pendidikan kepada warga yang membutuhkan.

Pemerintah daerah memiliki program PIP lokal serta beasiswa seragam namun proses bantuan pusat terhambat karena masalah data kependudukan.

Bupati menambahkan bahwa terlalu dini menyimpulkan penyebab tunggal kematian hanya karena ketidakmampuan membeli buku dan pulpen.

Menurutnya anak tersebut dikenal ceria dan aktif di sekolah sehingga perlu penelusuran lebih lanjut apakah terdapat tekanan psikologis lain yang tersembunyi.

Ia menyatakan kesiapan melakukan evaluasi total dan audit internal agar bantuan pendidikan dapat tepat sasaran serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matriaji menilai tragedi ini menjadi potret nyata kemiskinan yang berbenturan dengan biaya pendidikan yang masih memberatkan.

Ia mengingatkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 yang menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib bebas dari pungutan apa pun.

Ubaid menekankan bahwa kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak agar pendidikan dasar benar-benar dijamin gratis dan tidak membebani keluarga miskin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga