Penulis: Rina Syafri
Perjanjian dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump telah menimbulkan pertanyaan besar tentang posisi Indonesia di mata dunia.
Rocky Gerung menyebut kesepakatan ini sebagai penghinaan, karena kewajiban Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat.
MUI menilai isi perjanjian berbahaya, sebab produk asal AS tidak perlu sertifikasi halal dan data pribadi rakyat Indonesia bisa ditransfer ke luar negeri.
CORE Indonesia menambahkan bahwa kewajiban Indonesia melonjak hingga 117 poin. Sedabgkan AS hanya menanggung 6 saja. Termasuk pembelian pesawat Boeing bernilai miliaran dolar.
Fakta ini menimbulkan kesan bahwa Indonesia bukan lagi macan Asia, melainkan bebek Asia yang tidak berdaya.
Ironi semakin jelas ketika kita mengingat janji politik yang pernah diucapkan: Indonesia akan berdiri di atas kaki sendiri, tidak tunduk pada aturan asing, dan tidak menjadi antek asing.
Namun kenyataan perjanjian ini justru menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang antek asing?
Apakah antek asing itu adalah para pengkritik yang mengingatkan bahaya? Atau pihak yang menandatangani kesepakatan timpang yang merugikan bangsa?
Retorika anti-asing yang sering digaungkan terasa kontradiktif ketika isi perjanjian justru membuka pintu lebar bagi dominasi ekonomi asing.
Selemah inikah Indonesia sekarang?
Dulu kita dikenal sebagai macan Asia, dengan semangat berdikari dan keberanian menghadapi tekanan global.
Kini, dengan perjanjian timpang ini, kita tampak seperti bebek Asia yang tunduk pada kepentingan negara lain.
Bahkan lebih jauh, dulu Indonesia bangga dengan posisi non-blok, berdiri tegak tanpa berpihak pada kekuatan besar.
Kini, dengan kesepakatan timpang ini, kita seolah berubah menjadi go-blok—menyerahkan kedaulatan dan harga diri bangsa pada kepentingan asing. Meski tanpa senjata, dominasi ekonomi melalui perjanjian timpang adalah bentuk penjajahan modern.
Neo-kolonialisme hadir dalam wajah perdagangan bebas yang tidak adil. Negara kuat mengendalikan negara lemah lewat kewajiban sepihak.
Rocky Gerung, MUI, dan CORE Indonesia telah memberi alarm keras. Kini saatnya DPR RI dan pemerintah membuktikan keberpihakan pada rakyat dengan meninjau ulang, bahkan membatalkan perjanjian ini. Kedaulatan ekonomi adalah bagian dari kedaulatan bangsa, dan tidak boleh dikorbankan.
Jika tidak dibatalkan, maka benar adanya: Indonesia yang dulu macan Asia kini hanya menjadi bebek Asia, dari non-blok menjadi go-blok, di mata dunia.(*)
