
Repelita Jeneponto - Ratusan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Jeneponto pada Kamis, 5 Februari 2026. Massa yang tergabung dalam Barisan Pejuang Jaminan Sosial terlibat ketegangan dengan petugas keamanan saat berupaya memasuki halaman kompleks pemerintahan.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan hak kesehatan puluhan ribu warga miskin. Para pengunjuk rasa menilai bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap nasib masyarakat yang kehilangan akses pelayanan kesehatan dasar.
Mereka menyatakan bahwa aksi ini merupakan gerakan moral untuk menyuarakan penderitaan empat puluh delapan ribu warga yang tercoret dari kepesertaan Kartu Indonesia Sehat. Perubahan sistem pendataan yang menerapkan metode desil dianggap sebagai penyebab utama pencabutan hak tersebut secara sepihak.
"Kehadiran kami membawa jeritan rakyat miskin. Hak kesehatan mereka direnggut oleh sistem pendataan yang tidak berpihak pada rakyat," teriak salah seorang orator dari atas mobil komando. Para demonstran menilai sistem desil sangat tidak objektif dan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebenarnya.
Akibat perubahan sistem tersebut, banyak warga yang kini hidup dalam kecemasan karena tidak mampu menanggung biaya pengobatan di fasilitas kesehatan. Komandan lapangan aksi, Edi Sore Subarga, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi penerapan sistem desil secara menyeluruh.
"Kami meminta evaluasi total terhadap penyerapan Sistem Desil. Jangan sampai sistem ini justru menjadi penghalang bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi hak dasar mereka," kata Edi Sore Subarga. Ia menekankan bahwa verifikasi harus dilakukan dengan turun langsung ke lapangan.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh tuntutan mereka disampaikan secara terbuka kepada pemerintah daerah. Namun, para pengunjuk rasa memberikan peringatan akan kembali melakukan aksi dengan skala lebih besar jika tidak ada tindak lanjut konkret.
Mereka menuntut agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kartu jaminan kesehatan bagi empat puluh delapan ribu warga yang terdampak dalam waktu dekat. Janji untuk kembali berunjuk rasa disampaikan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah serius menangani keluhan masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

