
Repelita Amerika Serikat - Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan secara bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko belum resmi dimulai namun ketegangan politik sudah menghangat di luar lapangan hijau.
Isu pemboikotan turnamen sepak bola terbesar sejagat ini mencuat dari sejumlah negara peserta yang merasa terusik oleh berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.
Faktor pemicu utamanya beragam, mulai dari kebijakan larangan masuk bagi suporter yang berasal dari negara-negara tertentu hingga ambisi Trump yang tak lazim untuk membeli Greenland dari Kerajaan Denmark.
Keinginan presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut jelas memantik kemarahan para pemimpin kawasan Eropa dan berpotensi merusak hubungan diplomatik yang telah terjalin puluhan tahun.
Brasil, Maroko, dan Iran disebut-sebut sebagai negara yang berada di garda terdepan dalam mempertimbangkan langkah politik memboikot pesta sepak bola dunia edisi ke-23 tersebut.
Mereka secara terbuka menyatakan kegelisahan terhadap kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dinilai sangat diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.
Uruguay, Senegal, dan Ghana turut merasakan dampak dari ketegangan politik yang merembet ke ranah olahraga profesional lintas benua ini.
Para pengamat sepakat bahwa akar persoalan sama sekali tidak berhubungan dengan kualitas permainan atau persaingan di atas rumput, melainkan murni masalah politik berkepanjangan yang belum menemukan titik terang.
Sejarah mencatat bahwa aksi boikot terhadap turnamen akbar sepak bola bukanlah fenomena baru dalam perjalanan panjang Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada 1930.
Uruguay tercatat sebagai pelopor aksi politik ini ketika mereka dengan tegas menolak berpartisipasi pada edisi 1934 di Italia karena sakit hati atas ketidakhadiran banyak tim Eropa di turnamen yang mereka selenggarakan empat tahun sebelumnya.
Beberapa negara besar seperti Inggris dan entitas sepak bola Home Nations lainnya juga pernah mengambil keputusan absen pada masa-masa awal penyelenggaraan turnamen antar bangsa ini.
Argentina tercatat dalam lembaran sejarah sebagai salah satu tim yang pernah menolak ambil bagian, sementara India dikabarkan mundur pada 1950 akibat aturan FIFA yang melarang pemain bertelanjang kaki.
Uni Soviet menjadi negara terakhir yang secara resmi memboikot Piala Dunia pada edisi 1974 di Jerman Barat, dan sejak saat itu hingga perhelatan di Qatar 2022 tidak ada lagi aksi serupa yang tercatat secara resmi.
Polanya selalu konsisten dari masa ke masa, bahwa politik dengan segala dinamikanya, bukan olahraga, selalu menjadi akar dari setiap upaya pemboikotan turnamen internasional.
Di tengah hiruk pikuk ancaman boikot yang melibatkan negara-negara tiga benua, media-media arus utama di Amerika Serikat justru menunjukkan sikap optimistis yang tidak goyah sedikit pun.
Los Angeles Times dalam analisis mendalamnya menyoroti ketimpangan antara gemanya wacana politik dan realitas yang akan terjadi saat kompetisi bergulir nanti.
"Protes-protes tersebut [pelaksanaan Piala Dunia] sebagian besar dikoordinasikan oleh para politisi, bukan atlet atau federasi mereka," tulis media terkemuka Pantai Barat itu dalam laporannya.
"Tidak ada boikot Piala Dunia yang bisa berhasil tanpa koalisi serupa, dan itu sepertinya tidak akan terjadi. Namun, hal itu tidak menghentikan orang untuk terus membicarakannya," tegas analisis tersebut mengakhiri pernyataan.
Media-media Amerika Serikat lainnya meyakini bahwa wacana dan realitas adalah dua dimensi yang kerap tidak bertemu dalam praktik politik internasional.
Protes-protes keras di panggung diplomasi boleh saja menggema dengan intensitas tinggi, namun ketika momentum turnamen tiba, gairah dan kecintaan terhadap sepak bola biasanya akan mengalahkan segalanya.
Sepak bola sebagai olahraga paling populer di planet bumi memiliki daya tarik magis yang sulit untuk ditolak oleh siapa pun, termasuk para pemimpin negara yang saat ini sedang berkoar-koar.
Publik sepak bola global masih menanti dengan napas tertahan, apakah seluruh rangkaian ancaman boikot ini pada akhirnya akan dieksekusi atau hanya akan tercatat sebagai catatan pinggir dalam sejarah panjang penyelenggaraan turnamen antar bangsa.
Semua mata kini tertuju pada keputusan federasi-federasi nasional yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan nasib tim mereka di tengah tekanan politik domestik dan internasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

