GMKR Dideklarasikan, Soenarko Tegaskan Kedaulatan Rakyat Dirampas Oligarki

 

Repelita Jakarta - Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) secara resmi dideklarasikan pada Selasa, 10 Februari 2026 di Gedung Juang, Jakarta.

Sejumlah tokoh nasional dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia turut menyemarakkan acara deklarasi tersebut.

Hadir di antaranya Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Kolonel (Purn) Sri Raja Sacandra, serta Laksamana Pertama (Purn) Mulyono Aladin.

Tokoh lainnya yang turut hadir adalah Muhammad Said Didu, Rizal Fadilah, dan Marwan Batubara.

Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui Podcast Madilog, Soenarko menegaskan bahwa GMKR bukanlah organisasi kemasyarakatan maupun partai politik.

“GMKR itu bukan ormas, bukan partai politik. Gerakan dari sekumpulan orang yang peduli dengan kondisi negara saat ini,” ujar Soenarko.

Menurut mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu, GMKR lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ia menilai bahwa kedaulatan rakyat saat ini telah dirampas secara sistematis oleh kekuatan oligarki.

“Kedaulatan rakyat itu adalah hak mutlak milik rakyat buat negara demokrasi. Sudah hilang, dirampas oleh oligarki,” tegasnya.

Kondisi tersebut, menurut Soenarko, telah membuat ruang aspirasi rakyat menyempit bahkan nyaris tertutup.

Karena itu, GMKR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama menyuarakan kembali hak-hak konstitusional.

“Mari kita bergerak untuk merebut kembali kedaulatan yang sudah diambil oleh oligarki, untuk mengembalikan marwah negara demokrasi kita,” katanya.

Soenarko memaparkan bahwa krisis kedaulatan yang menjadi perhatian GMKR mencakup berbagai sektor strategis.

Mulai dari ekonomi, politik, hingga penegakan hukum disebut telah dikuasai oleh segelintir kelompok kuat.

Di bidang ekonomi, ia menilai rakyat hanya ditempatkan sebagai objek penindasan dari mereka yang menguasai sumber daya.

“Rakyat itu jadi objek penindasan dari sekelompok orang yang kuat ekonominya,” ujarnya.

Memasuki sektor politik, ia melontarkan kritik tajam kepada partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kedaulatan politik sudah dirampok sama partai politik… DPR itu mau mendengarkan aspirasi rakyat? Enggak ada,” ucapnya.

Ia juga tidak luput menyoroti kondisi hukum di tanah air yang dinilainya telah kacau balau.

“Hukum sudah hamburadul, kacau balau. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan,” kata Soenarko.

Saat pewawancara bertanya sektor mana yang paling parah mengalami perampasan kedaulatan, ia menjawab dengan tegas.

“Semua.”

Bahkan, ia menyebut bahwa bangsa Indonesia saat ini berada di ambang kehancuran apabila tidak segera dilakukan pembenahan total.

“Menurut kami, ini sudah menjelang kehancuran kalau enggak segera disadari oleh penyelenggara negara,” tegasnya.

Soenarko menilai bahwa para penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, belum menjalankan amanah konstitusi secara optimal.

“Antara amanah dengan godaan oligarki, lebih menyenangkan godaan oligarki. Amanahnya itu diabaikan,” ujarnya.

GMKR berkomitmen untuk terus menyuarakan isu kedaulatan rakyat serta mendorong kesadaran publik sekaligus pemerintah.

Gerakan ini menargetkan perbaikan tata kelola negara di berbagai sektor sebagai tujuan akhir perjuangannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga