Bambang Widjojanto: Polemik Ijazah Jokowi Berisiko Picu Perpecahan di Lingkaran Kekuasaan Prabowo

Repelita Jakarta - Isu keabsahan ijazah kembali mencuat di tengah masyarakat dan bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan melainkan melibatkan pertarungan interpretasi antara aspek hukum politik serta pendekatan ilmiah yang rumit.

Dalam kanal YouTube milik Bambang Widjojanto perdebatan tersebut berlangsung sengit dan mengungkap lapisan konflik yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertanyaan tentang keaslian atau kepalsuan sebuah ijazah.

Pembahasan itu menyentuh bagaimana polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali dipanaskan hingga meluas dan menyeret nama Menteri Pertahanan sebagai figur yang diduga berada di balik layar.

Menurut Bambang Widjojanto narasi semacam itu sangat berisiko karena berpotensi menciptakan perpecahan di antara tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran kekuasaan termasuk hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai penyusunan framing seperti itu bukanlah hal yang kebetulan melainkan strategi yang disengaja untuk merusak kepercayaan Presiden terhadap para pembantunya yang telah diberi tanggung jawab menangani masalah-masalah krusial negara.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan untuk mengkriminalisasi aktivitas penelitian ilmiah di mana garis antara kritik penyebaran informasi dan kerja akademik menjadi semakin samar ketika aparat hukum ikut menilai metodologi penelitian.

Padahal penilaian metodologi ilmiah seharusnya dilakukan oleh komunitas akademisi serta organisasi keilmuan terkait bukan oleh penyidik kepolisian.

Apabila hal itu terjadi maka negara berpotensi mematikan tradisi berpikir kritis serta kebebasan intelektual di kalangan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas asal mula data ijazah yang pertama kali tersebar di publik di mana seorang kader Partai Solidaritas Indonesia disebut sebagai pihak yang mengunggah dokumen tersebut.

Situasi ini menciptakan ironi politik karena partai yang selama ini dikenal mendukung penuh justru menjadi sumber awal dari kegaduhan yang muncul.

Logika politik di baliknya dianggap tidak masuk akal mengingat dukungan total yang diberikan berbenturan dengan tindakan yang memicu kontroversi besar.

Bambang Widjojanto menegaskan bahwa jika dokumen tersebut memang asli maka penyelesaiannya seharusnya sangat sederhana yaitu menunjukkan ijazah asli membuka kesempatan verifikasi secara terbuka dan membiarkan pengujian dilakukan secara ilmiah.

Dengan demikian kegaduhan yang berkepanjangan akan mereda dengan sendirinya.

Sebaliknya sikap tertutup justru terus melahirkan kecurigaan baru dan menggeser isu dari ranah akademik menuju arena hukum serta politik kekuasaan.

Ia juga mengingatkan aparat kepolisian agar berhati-hati dalam menangani kasus ini karena langkah yang keliru tidak hanya memperpanjang polemik ijazah tetapi juga dapat mengganggu agenda reformasi di tubuh kepolisian.

Pada titik ini isu ijazah tidak lagi dianggap sepele melainkan menjadi cermin bagaimana negara memperlakukan kritik ilmu pengetahuan serta transparansi dari pejabat publik.

Menjelang bulan Ramadan Bambang Widjojanto menawarkan solusi yang paling logis yaitu menerapkan kebijaksanaan dengan langkah terbuka menampilkan bukti otentik menghargai akal sehat masyarakat dan mengakhiri drama yang telah terlalu lama mengikis kepercayaan publik.

Sebab marwah kekuasaan di republik ini bukan dijaga melalui sikap diam melainkan melalui keberanian untuk diuji secara terbuka dan jujur.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

 

Baca Juga