Awalil Rizky Kritik Narasi Purbaya Yudhi Sadewa: Utang Rp9.637,9 Triliun dan Perbandingan Krisis 1998 Berpotensi Menyesatkan Publik

Repelita Jakarta - Ekonom Awalil Rizky menyampaikan analisis mendalam terkait lonjakan utang pemerintah melalui kanal YouTube miliknya dengan merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai posisi sulit yang dihadapi pemerintah saat ini.

Purbaya menggambarkan situasi sebagai persimpangan berat di mana pemerintah harus memilih antara menambah utang atau membiarkan ekonomi merosot lebih dalam bahkan disamakan dengan krisis tahun sembilan belas sembilan puluh delapan.

Angka utang pemerintah per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima tercatat mencapai sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan triliun rupiah atau setara empat puluh koma empat enam persen dari Produk Domestik Bruto.

Awalil menyatakan bahwa besaran tersebut tidak menjadi kejutan baginya karena ia telah memprediksi angka serupa sejak awal Januari dengan selisih yang sangat kecil.

Ia justru menyoroti keterlambatan pengumuman data resmi tersebut serta cara penyampaian narasi kepada masyarakat yang dianggapnya kurang transparan.

Ketika data akhirnya dirilis pemerintah menyebut perlambatan ekonomi sebagai salah satu penyebab yang menurut Awalil jarang diakui secara terbuka sebelumnya karena narasi resmi selama ini kerap menekankan kondisi ekonomi yang stabil.

Awalil mengakui bahwa argumen pemerintah mengenai penggunaan utang sebagai penyangga agar ekonomi tidak jatuh lebih dalam memiliki dasar logis tertentu.

Namun ia menekankan bahwa logika semacam itu harus diuji secara ketat dengan fakta sejarah serta data yang akurat.

Krisis tahun sembilan belas sembilan puluh delapan menurutnya tidak dipicu oleh tingginya utang pemerintah melainkan oleh utang luar negeri swasta dan perbankan yang tidak terkendali.

Lonjakan utang pemerintah terjadi setelah bailout besar-besaran terhadap sektor swasta sehingga perbandingan langsung dengan kondisi saat ini berpotensi menyesatkan publik.

Ia juga mengkritik komposisi utang yang saat ini didominasi oleh Surat Berharga Negara dengan porsi lebih dari delapan puluh persen.

Instrumen pasar tersebut memang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan namun juga meningkatkan kerumitan jika terjadi tekanan besar di kemudian hari.

Optimisme pemerintah bahwa utang bersifat sementara pun dipertanyakan mengingat rencana pembiayaan tahun dua ribu dua puluh enam justru menunjukkan kebutuhan utang yang lebih tinggi lagi.

Di akhir penjelasannya Awalil menegaskan bahwa utang negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan melainkan memiliki keterkaitan langsung dengan ruang fiskal pendidikan layanan kesehatan serta kesempatan kerja masyarakat.

Setiap penambahan beban utang berarti semakin sempitnya ruang belanja pemerintah terutama ketika program-program prioritas menyerap anggaran dalam jumlah besar.

Dalam penyampaian yang tenang namun tegas ia mengajak masyarakat untuk menilai sendiri dengan membandingkan pandangan pemerintah terhadap data sejarah serta prinsip ekonomi dasar.

Utang negara pada akhirnya selalu berdampak pada kesejahteraan rakyat sehingga perlu dipahami secara jernih dan bertanggung jawab.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga