Adies Kadir Dilantik Jadi Hakim MK, MKMK Tegaskan Lepas Identitas Politisi dan Patuhi Sapta Karsa Hutama

 

Repelita Jakarta - Hakim Konstitusi Adies Kadir bertemu dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seusai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 5 Februari 2026.

Pertemuan berlangsung di Gedung I Mahkamah Konstitusi Jakarta dan dihadiri Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna serta anggota Ridwan Mansyur dan Yuliandri.

Palguna menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan MKMK dengan Adies Kadir sebagai hakim baru yang diajukan DPR.

MKMK juga menyampaikan penjelasan lengkap mengenai keberadaan lembaga tersebut beserta tugas serta wewenangnya dalam menjaga etika hakim.

Selain itu MKMK menerangkan kode etik dan perilaku hakim MK yang dirangkum dalam konsep Sapta Karsa Hutama.

Mekanisme kerja MKMK serta hal-hal yang harus dihindari maupun dilakukan untuk menjaga muruah dan kewibawaan MK turut diuraikan secara rinci.

Palguna menegaskan bahwa Adies Kadir kini adalah hakim konstitusi sepenuhnya sehingga harus melepaskan identitas politisi sebelumnya.

Penyesuaian tersebut dinilai memerlukan proses adaptasi yang tidak mudah mengingat latar belakangnya.

MKMK bertanggung jawab menegakkan kode etik melalui pemeriksaan dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat atau temuan internal.

Kepada Adies Palguna menyampaikan tujuh prinsip Sapta Karsa Hutama sebagai pedoman utama menjaga marwah lembaga.

Prinsip tersebut mencakup sikap independen imparsial berintegritas jujur bijaksana bertanggung jawab serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabat MK.

Adies Kadir dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi usulan DPR.

Ia menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun setelah menjabat sejak 2013.

DPR sempat menetapkan Inosentius Samsul pada Agustus 2025 melalui uji kelayakan dan rapat paripurna.

Namun keputusan itu dibatalkan lima bulan kemudian sehingga DPR menggelar uji kelayakan ulang untuk Adies Kadir pada Januari 2026.

Sebelumnya Adies merupakan kader Partai Golkar yang mundur dari partai demi mengikuti proses seleksi hakim konstitusi.

Proses pemilihannya berlangsung cepat meski rekam jejaknya sebagai Wakil Ketua DPR sarat kontroversi termasuk pernyataan tentang kenaikan gaji anggota DPR yang memicu demonstrasi besar Agustus 2025.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga