Repelita Jakarta - Banyak pihak mempertanyakan efektivitas Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menghentikan genosida di Palestina. Sorotan kritis terhadap lembaga internasional tersebut datang dari berbagai kalangan termasuk warga sipil yang tinggal di Jalur Gaza. Hingga saat ini, militer Israel masih terus melancarkan serangan militer atas wilayah tersebut yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina.
Seorang warga Gaza bernama Ahed Abu Al Atta menyampaikan keraguan yang mendalam terhadap kemampuan Dewan Perdamaian dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan tersebut. Menurutnya, keraguan tersebut sangat beralasan karena Israel telah berkali-kali mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan pendudukan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Bahkan dalam masa gencatan senjata sekalipun, pasukan Israel tetap melakukan serangan mematikan yang menargetkan penduduk sipil.
Kekhawatiran tersebut semakin besar mengingat inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian datang dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Israel. Faktor lain yang menambah skeptisisme adalah tidak adanya representasi dari Palestina dalam jajaran kepemimpinan dewan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keberpihakan dan efektivitas lembaga internasional yang baru dibentuk tersebut.
“Khawatir walau Dewan Perdamaian didukung oleh banyak kekuatan akhirnya akan sama seperti PBB yang tidak bisa mengimplementasikan keputusan karena dihalangi oleh Israel,” ujar Ahed Abu Al Atta dalam diskusi bertajuk “Board of Peace: Politik Luar Negeri Indonesia dan Nasib Gaza”. Diskusi tersebut diselenggarakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026.
Menurut Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban tersebut, semua pihak mengetahui bahwa Donald Trump tidak memihak pada kepentingan Palestina melainkan lebih berpihak kepada Israel. Kebijakan luar negeri Washington selama ini dinilai terlalu sering menguntungkan entitas zionis tersebut sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap inisiatif perdamaian yang datang dari Amerika Serikat. Sejarah hubungan khusus antara AS dan Israel menjadi faktor penting dalam menganalisis potensi keberhasilan dewan tersebut.
Keberadaan representasi negara-negara Muslim dalam keanggotaan Dewan Perdamaian menurut Abu Al Atta tidak serta merta menjamin keuntungan bagi Palestina. Dia mengajukan pertanyaan penting mengenai kapasitas dewan tersebut dalam menghadapi kemungkinan Israel terus melanjutkan kebijakan genosida di Jalur Gaza. Pertanyaan mendasar ini perlu dijawab sebelum negara-negara memberikan kontribusi signifikan terhadap lembaga tersebut.
“Apa yang dilakukan Dewan Perdamaian kalau Israel tetap melakukan genosida di Jalur Gaza?” ujar Ahed dengan nada retoris. Dia juga mempertanyakan skenario apabila Israel menolak proyek rekonstruksi Gaza atau terus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini mengungkap keraguan mendalam mengenai mekanisme penegakan yang dimiliki oleh Dewan Perdamaian.
Menurut analisisnya, jika negara-negara Muslim sungguh-sungguh mengupayakan kepentingan Palestina, semestinya mereka menciptakan kekuatan kolektif yang mampu memaksa Israel untuk menaati hukum internasional. Kekuatan semacam ini harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif dan tidak hanya bergantung pada diplomasi konvensional. Tanpa kekuatan penegakan yang nyata, berbagai resolusi dan keputusan internasional hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi di lapangan.
Diskusi ini mencerminkan skeptisisme yang luas di kalangan masyarakat internasional terhadap efektivitas lembaga-lembaga perdamaian baru dalam menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun. Pengalaman dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi internasional lainnya menunjukkan bahwa tanpa mekanisme penegakan yang kuat, keputusan-keputusan perdamaian sering kali diabaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Masyarakat internasional menantikan jawaban konkret terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh korban langsung konflik tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
