Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa iuran untuk keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian kemungkinan besar akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026 menanggapi pertanyaan mengenai pendanaan partisipasi Indonesia dalam lembaga internasional bentukan Donald Trump tersebut. Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan final mengenai mekanisme pendanaan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
"Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya dalam keterangan persnya. Dia mengaku bahwa persoalan pendanaan tersebut belum dibahas secara mendetail dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Presiden. "Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," ucap Menteri Keuangan tersebut mengenai rencana alokasi dana untuk kontribusi keanggotaan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani piagam keanggotaan Dewan Perdamaian dalam kunjungannya ke Swiss, yang menjadikan Indonesia sebagai anggota resmi badan internasional yang diinisiasi mantan Presiden Amerika Serikat tersebut. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza yang telah mendapatkan dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 tahun 2025. Resolusi tersebut juga mengatur pembentukan struktur pemerintahan teknokratis dan non-politis di Gaza.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pembayaran iuran sukarela bagi para anggota Dewan Perdamaian. "Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi," ujar Sugiono dalam konferensi pers usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI pada Selasa 27 Januari 2026. Menlu menegaskan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan biaya keanggotaan melainkan kontribusi untuk penyelesaian masalah di Gaza dan upaya rekonstruksi.
"lni bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu," ungkap Sugiono menjelaskan alasan pemerintah. Pernyataan ini menekankan bahwa kontribusi Indonesia bersifat sukarela dan ditujukan untuk tujuan kemanusiaan.
Anggota tetap Dewan Perdamaian diwajibkan membayar kontribusi sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 16,7 triliun rupiah. Beberapa negara telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota tetap dengan membayar kontribusi penuh tersebut. Namun terdapat pula opsi keanggotaan dengan masa jabatan tiga tahun tanpa kewajiban membayar kontribusi sebesar itu. Indonesia masih mempertimbangkan pilihan terbaik terkait tingkat partisipasi dalam lembaga internasional tersebut.
Pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan digunakan secara khusus untuk membangun kembali Gaza tanpa pemborosan administrasi. "Tidak akan ada gaji yang berlebihan dan pembengkakan administratif yang melanda banyak organisasi internasional lainnya," katanya seperti dikutip dari jaringan berita internasional. Dewan tersebut merupakan langkah strategis dalam rencana demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang selama dua tahun.
Mekanisme kontrol dan pengawasan keuangan yang ketat akan diterapkan dalam pengelolaan dana kontribusi negara-negara anggota. Dana akan disimpan di rekening khusus di bank-bank terkemuka dengan proses due diligence yang ketat. Pembayaran memerlukan persetujuan multi-penandatangan dan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen pendukung. Pengawasan independen akan dilakukan melalui subkomite Audit dan Risiko serta komite independen yang dibentuk khusus untuk tujuan transparansi.
Sementara itu, beredar isu mengenai kemungkinan reshuffle kabinet yang melibatkan pergantian posisi Menteri Luar Negeri Sugiono. Isu tersebut menyebutkan bahwa Sugiono kemungkinan akan dipindahkan ke posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno. Posisi Menlu disebutkan akan diisi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono. Namun pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya rencana reshuffle dalam waktu dekat.
"Belum ada, belum ada," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026 menanggapi isu perombakan kabinet. Dia menanggapi singkat pernyataan Ketua Komisi I Utut Adianto yang menyebut bahwa Budi Djiwandono akan masuk kabinet dengan hanya menyatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut. Budi Djiwandono sendiri membuka suara mengenai kabar tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya masih tetap bertugas di Komisi I DPR RI.
"Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen pada Selasa 27 Januari 2026. Utut Adianto sebelumnya memberikan sinyal kuat mengenai masa depan politik Budisatrio Djiwandono saat membuka rapat kerja bersama petinggi pertahanan dan keamanan. "Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You can't beat the band with uniform," ujar Utut dalam rapat tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
