Iran Buka Jalur Selat Hormuz dengan Syarat Usir Dubes AS–Israel, Indonesia Berani Ambil Sikap?

Oleh: Rina Syafri

Pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada 9 Maret 2026, yang mengkondisikan akses aman kapal tanker melalui Selat Hormuz bagi negara-negara yang mengusir duta besar Amerika Serikat dan Israel, merupakan bentuk koersi diplomatik yang jarang terjadi dalam skala global kontemporer.

Dengan mengaitkan kebebasan pelayaran di jalur strategis yang mengangkut sekitar seperlima perdagangan minyak dunia dengan tindakan pemutusan hubungan diplomatik, Iran tidak hanya mempersenjatai infrastruktur maritim, melainkan juga menantang prinsip-prinsip dasar hukum internasional, khususnya kebebasan navigasi di selat internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Bagi Indonesia—sebagai negara pengimpor energi berskala besar, anggota pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), dan aktor diplomasi yang secara historis menjunjung tinggi politik luar negeri bebas aktif—pernyataan tersebut menimbulkan dilema struktural yang mendalam.

Dilema ini bukan semata-mata soal pilihan antara “berpihak” atau “menolak”, melainkan ujian terhadap konsistensi doktrin politik luar negeri yang telah menjadi identitas nasional sejak era Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Pembukaan UUD 1945.

Secara konseptual, politik bebas aktif menolak pemihakan permanen terhadap kekuatan besar mana pun, sambil tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia dan solidaritas negara berkembang. Dalam konteks krisis Selat Hormuz, penerapan prinsip ini menghadapi dua tekanan utama:

Tekanan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional

• Gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz berpotensi memperburuk volatilitas harga minyak global.
• Dampak langsungnya adalah pada subsidi energi domestik, inflasi, dan daya beli masyarakat.
• Indonesia sebagai net-importer minyak dan gas tidak memiliki opsi realistis untuk mengisolasi diri dari dinamika pasar energi internasional.
• Mengikuti syarat IRGC—meskipun hanya simbolis—berisiko menimbulkan retaliasi ekonomi dari mitra Barat, termasuk:
  • Gangguan investasi.
  • Hambatan akses pasar.
  • Kerjasama teknologi yang terganggu.

Tekanan Normatif dan Solidaritas Regional/Global

• Menolak syarat Iran berisiko dianggap kurang menunjukkan solidaritas terhadap isu-isu sensitif dunia Islam, khususnya:
  • Dukungan terhadap Palestina.
  • Penolakan terhadap eskalasi militer di Timur Tengah.
• Namun, solidaritas semacam itu tidak boleh mengorbankan prinsip dasar:
  • Non-intervensi.
  • Penghormatan terhadap kedaulatan negara.
• Prinsip-prinsip tersebut justru menjadi fondasi Gerakan Non-Blok (GNB).

Opsi Respons Indonesia

1. Mengikuti syarat Iran
   • Potensi keuntungan: solidaritas simbolis dengan dunia Islam.
   • Risiko besar: retaliasi ekonomi Barat, terganggunya investasi dan teknologi, serta melemahkan kredibilitas Indonesia sebagai mediator netral.
2. Menolak syarat Iran
   • Potensi keuntungan: menjaga konsistensi politik bebas aktif, mempertahankan kredibilitas internasional, serta melindungi kepentingan energi nasional.
   • Risiko: dianggap kurang menunjukkan solidaritas terhadap isu Palestina dan dunia Islam.

Dari perspektif realisme diplomatik, respons Indonesia yang paling konsisten adalah mempertahankan posisi netral aktif: tidak mengambil langkah pemutusan hubungan diplomatik yang diminta, sambil terus menyuarakan de-eskalasi melalui forum multilateral (ASEAN, OIC, PBB). Respons Kementerian Luar Negeri RI pada 9 Maret 2026—yang menyerukan penghentian serangan dari semua pihak dan penghormatan hukum internasional—sudah mencerminkan pendekatan ini.

Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga kredibilitas Indonesia sebagai mediator potensial, tetapi juga melindungi kepentingan nasional jangka panjang di tengah ketidakpastian geopolitik.

Kesimpulan
“Keberanian” dalam diplomasi Indonesia tidak diukur dari kemauan mengikuti koersi pihak manapun, melainkan dari kemampuan mempertahankan otonomi strategis di tengah tekanan eksternal.

Krisis Selat Hormuz saat ini menjadi pengingat bahwa politik bebas aktif bukanlah sikap pasif, melainkan strategi proaktif untuk menjaga kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan peran konstruktif di arena internasional.

Dalam situasi ini, prioritas utama tetap pada lindungan kepentingan rakyat—ketahanan energi, stabilitas harga, dan perdamaian regional—daripada terjebak dalam polarisasi blok-blok kekuatan.(*)

Baca Juga