Sukamta ingatkan Prabowo waspada terhadap Dewan Perdamaian Gaza

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Sukamta memberikan tanggapan kritis terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Inisiatif dewan perdamaian tersebut digagas secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Sukamta langkah Indonesia untuk bergabung dapat dipahami dari sudut pandang moral namun memerlukan kehati-hatian secara politik.

"Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan media pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga Januari.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai Indonesia memiliki mandat moral dan historis.

Mandat tersebut adalah untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian di Palestina.

Namun dia mengingatkan bahwa inisiatif dewan perdamaian ini berada di luar mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kondisi ini berpotensi menggeser prinsip multilateralisme yang selama ini menjadi dasar hubungan internasional.

Isu Palestina dikhawatirkan akan direduksi hanya menjadi proyek stabilisasi keamanan semata tanpa menyentuh akar masalah.

"Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan," tegasnya.

Risiko besar tersebut harus diantisipasi dengan seksama oleh pemerintah Indonesia dalam setiap langkah diplomatik.

Oleh karena itu Sukamta menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia harus bersifat aktif kritis dan bersyarat.

Indonesia perlu secara konsisten mendorong penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang berlangsung puluhan tahun.

Perlindungan penuh terhadap warga sipil Gaza serta rekonstruksi yang adil harus menjadi prioritas utama.

Hal ini harus dilakukan tanpa memutihkan atau melegitimasi pelanggaran hukum humaniter internasional yang telah terjadi.

"Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global jangan sampai perdamaian yang ditawarkan justru mengubur keadilan," ucapnya.

Konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus tetap berpijak pada amanat konstitusi.

Perdamaian sejati bagi Palestina hanya akan tercapai bila keadilan ditegakkan dan hak hak rakyat Palestina dipulihkan.

Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza melalui akun media sosial resmi.

Dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan para menlu dari tujuh negara lainnya sepakat bergabung.

Negara lain yang setuju adalah Turki Mesir Yordania Pakistan Qatar Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum masing masing negara.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Gaza tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Badan internasional ini lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di wilayah Gaza.

Indonesia bergabung dalam rangka menyelesaikan konflik mencapai perdamaian dan rehabilitasi pascakonflik.

Presiden Prabowo Subianto menyebut keanggotaan dalam lembaga baru ini sebagai kesempatan bersejarah.

"Ini benar benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," kata Presiden usai penandatanganan piagam di Davos.

Dia berharap lembaga baru ini dapat menciptakan perdamaian di dunia dan Indonesia siap ikut serta dalam upaya tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga