Repelita Surakarta - Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Bagas Pujilaksono Widyakanigara hadir memberi kesaksian dalam persidangan gugatan atas ijazah Presiden Joko Widodo.
Ia menceritakan pengalaman pribadinya sebagai mahasiswa UGM angkatan 1984, saat universitas tersebut baru saja menghapus jenjang Sarjana Muda yang berlaku untuk angkatan sebelumnya.
Selama masa studinya, setiap mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi yang harus memperoleh tanda tangan dari dosen pembimbing akademik.
Kewajiban lainnya adalah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata yang pada masanya dilaksanakan di semester sembilan.
Untuk mendaftar KKN, mahasiswa harus menyertakan fotokopi KRS yang telah mencantumkan satuan kredit semester untuk kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.
Bagas melaksanakan KKN di Desa Sidomulyo, Kabupaten Kebumen, selama periode September hingga November 1988.
Ia dinyatakan lulus dari UGM tepat pada tanggal 28 Oktober 1988.
Terkait penulisan skripsi, Bagas menjelaskan setiap mahasiswa wajib memiliki dosen pembimbing yang ditunjuk secara resmi melalui surat dari jurusan.
Skripsi harus memperoleh tanda tangan pembimbing sebelum dapat diujikan di depan dewan penguji yang ditetapkan.
Tanpa adanya tanda tangan tersebut, seorang mahasiswa tidak mungkin dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana.
Bagas menegaskan mustahil ada lulusan program sarjana UGM yang memiliki indeks prestasi kumulatif di bawah angka dua.
Ia mengaku pernah bertemu dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan.
Setelah melihat foto ijazah yang beredar di media sosial, Bagas menyatakan ada perbedaan pada wajah yang tertera dibandingkan dengan penampilan asli yang pernah ia saksikan.
Menurut pendapatnya, UGM tidak memiliki kewenangan untuk memastikan keaslian suatu ijazah meskipun dokumen tersebut diterbitkan oleh kampus.
Ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo dihadirkan langsung ke UGM untuk melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan.
Bagas kembali menekankan bahwa program KKN merupakan bagian integral dari kurikulum dan memiliki nilai akademik tertentu.
Lokasi KKN-nya di Desa Sidomulyo pada tahun 1988 bahkan belum teraliri listrik sehingga kegiatan berfokus pada pembangunan fisik dan mengajar.
Dengan penuh kebanggaan, ia memperlihatkan ijazah asli miliknya sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Teknik UGM.
Setelah membandingkan, ia menemukan sejumlah perbedaan antara ijazahnya dengan dokumen yang beredar di platform digital termasuk pada unsur tanda air dan cetak emboss.
Transkrip nilai pada era 1980-an tersedia dalam dua bahasa, yaitu versi bahasa Indonesia yang wajib dan versi bahasa Inggris yang bersifat opsional.
Total satuan kredit semester yang berhasil ia selesaikan selama studi adalah seratus lima puluh sembilan SKS.
Jumlah SKS yang umum ditempuh mahasiswa Fakultas Teknik UGM pada masa itu berkisar antara seratus lima puluh tujuh hingga seratus enam puluh SKS.
Bagas menyatakan tidak masuk akal seorang mahasiswa strata satu lulus hanya dengan menyelesaikan seratus dua puluh SKS karena jumlah itu setara dengan jenjang Sarjana Muda.
Menyelesaikan lebih dari dua ratus SKS dalam waktu lima tahun juga dinilai tidak logis menurut pengalamannya.
Secara teoretis memang dimungkinkan lulus dengan IPK sekitar dua koma lima, namun secara praktis hal itu sangat sulit terjadi.
Seluruh dokumen akademik pada angkatannya, termasuk transkrip nilai, telah diketik menggunakan mesin tik dan tidak ada yang ditulis tangan.
Sebagai saksi fakta, Bagas menyatakan tidak memiliki pengetahuan mengenai keberadaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang mengajukan gugatan.
Ia juga tidak mengetahui secara langsung dokumen akademik Presiden Joko Widodo di Fakultas Kehutanan selain dari pemberitaan media.
Di Fakultas Teknik, tidak pernah ditemukan skripsi yang disimpan di perpustakaan tanpa dilengkapi tanda tangan pembimbing dan penguji.
Aturan mengenai foto ijazah pun tidak melarang penggunaan kacamata, sebagaimana ia sendiri mengenakannya dalam foto resmi dokumen kelulusannya.
Bagas menegaskan bahwa ia tidak pernah berjumpa dengan Joko Widodo selama masa kuliahnya di kampus UGM.
Ia pertama kali mengetahui nama Joko Widodo saat tokoh tersebut menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2005 melalui pemberitaan media daring.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

