Rocky Gerung di Polda: Ijazah Jokowi Soal Moral dan Kepercayaan Publik, Bukan Sekadar Legalitas

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada hari Selasa, 27 Januari 2026. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus hukum yang melibatkan dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dengan Rocky memberikan kesaksian untuk pihak Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Menurut Rocky Gerung, tuntutan masyarakat untuk melihat ijazah Joko Widodo muncul dari kebutuhan untuk membuktikan legitimasi seorang kepala negara yang dalam proses pendaftarannya memerlukan dokumen pendidikan tersebut. Ia menilai publik menunjukkan ketidakpercayaan terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon presiden.

Rocky Gerung menyatakan bahwa persoalan ini sebenarnya merupakan pertarungan moral antara integritas Joko Widodo dengan persepsi publik yang telah terbentuk. Ia mempertanyakan apakah moral mantan presiden tersebut memiliki cukup modal untuk melawan anggapan masyarakat yang menilai dirinya sebagai seorang pembohong.

Pengamat politik itu menegaskan bahwa tuduhan sebagai pembohong tidak selalu memerlukan pembuktian secara hukum yang ketat. Menurutnya, persepsi masyarakat saja sudah cukup untuk membentuk suatu keyakinan kolektif mengenai karakter seseorang, terlepas dari status hukum yang menyertainya.

Rocky menjelaskan bahwa meskipun secara hukum keaslian ijazah telah dibuktikan, persepsi publik tentang kebohongan tetap akan melekat karena psikologi masyarakat telah terbentuk. Ia berpendapat bahwa telah berkembang suatu kesadaran kolektif di tengah masyarakat yang menganggap Joko Widodo memang tidak jujur dalam berbagai pernyataannya.

Menurut analisisnya, tuntutan kejujuran dari publik justru berfungsi sebagai penyembuh bagi kondisi sosial politik, bukan sebagai pemicu kekacauan. Rocky Gerung memprediksi bahwa semakin lama waktu berlalu, posisi Joko Widodo sebagai mantan kepala negara akan semakin kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat.

Ia menambahkan bahwa rasa hormat terhadap Joko Widodo sebagai mantan kepala negara seharusnya diperoleh melalui transparansi dan kejujuran. Permintaan untuk menunjukkan ijazah sebenarnya merupakan bentuk keinginan publik untuk memberikan penghormatan yang didasarkan pada kebenaran, bukan pada ketidakjelasan informasi.

Rocky Gerung lebih lanjut menyatakan bahwa tim pengacara Joko Widodo sengaja menghalangi upaya keterbukaan informasi tersebut. Ia menilai bahwa masalah ini menyangkut kematangan etika dan kesiapan moral seorang mantan pemimpin negara dalam mempertanggungjawabkan diri kepada warga negara yang dipimpinnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga