Repelita Jakarta - Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi dinilai masih sebatas retorika belaka oleh pemerhati politik M Rizal Fadillah. Situasi ini menciptakan fenomena unik di mana kebijakan dan pernyataan pemimpin justru saling bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Banyak figur yang kerap disebut dalam diskursus publik terkait indikasi korupsi ternyata masih tetap berada di lingkaran kekuasaan tanpa proses hukum yang jelas.
M Rizal Fadillah menyebut adanya inkonsistensi antara ucapan dan tindakan nyata dalam kepemimpinan nasional saat ini. Kebijakan pengampunan koruptor dengan syarat mengembalikan harta secara diam-diam dinilai bertentangan dengan janji pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan. Isu-isu strategis seperti ketahanan pangan dan pertahanan negara justru menjadi sumber perdebatan publik yang tak kunjung usai.
Menurut analisis M Rizal Fadillah, terjadi dinamika tarik ulur kekuasaan antara dua figur bernama Prabowo, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Interaksi antara kedua pemimpin ini diibaratkan sebagai bentuk saling menampar di ruang publik. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika Kapolri secara terbuka menolak kebijakan reformasi struktur kepolisian yang diusulkan oleh istana.
Insiden pertama yang dianggap sebagai tamparan adalah ketika Presiden mengumumkan pembentukan Tim Reformasi Kepolisian. Langkah ini langsung direspons dengan pembentukan tim internal Polri yang disebut Tim Transformasi Reformasi Polisi. Respons cepat dari institusi kepolisian ini dinilai sebagai bentuk penolakan halus terhadap intervensi eksternal terhadap tubuh Polri.
Tamparan kedua terjadi ketika Kapolri berhasil masuk menjadi bagian dari komisi reformasi yang dibentuk Presiden. Keberadaan pimpinan Polri dalam komisi independen justru dianggap mengganggu objektivitas lembaga tersebut. Alih-alih mendorong perubahan, komisi ini dinilai menjadi tidak efektif karena konflik kepentingan yang melekat dalam keanggotaannya.
Tamparan paling keras terjadi di depan Komisi III DPR ketika Kapolri menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan tentang kesiapan mengundurkan diri ke profesi petani daripada tunduk pada kebijakan tersebut dinilai sebagai sikap konfrontatif yang jarang terjadi. Reaksi positif dari anggota dewan terhadap pernyataan ini semakin mempertegas ketegangan yang ada.
M Rizal Fadillah menyimpulkan bahwa dinamika ini memperlihatkan kelemahan koordinasi di tingkat elite kekuasaan. Presiden yang seharusnya menjadi pemegang otoritas tertinggi justru menghadapi tantangan terbuka dari bawahannya sendiri. Fenomena saling menampar kebijakan ini dinilai akan melemahkan efektivitas pemerintahan dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses reformasi institusi negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
