Repelita Yogyakarta - Publik mulai menyadari perbedaan data yang disampaikan Rektor Universitas Gadjah Mada dalam dua video monolog resmi yang diterbitkan institusi tersebut. Menurut pengamat Erizal, dalam video pertama yang dibuat sekitar bulan Agustus, Rektor UGM Ova Emilia menyebutkan tanggal kelulusan Presiden Joko Widodo adalah 5 November 1985. Sementara pada video kedua yang diproduksi sekitar bulan November, disebutkan tanggal yang berbeda yaitu 23 Oktober 1985.
Erizal menilai perbedaan informasi dalam konten resmi dari perguruan tinggi terkemuka ini memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Seharusnya materi publikasi resmi dari institusi pendidikan sudah melalui proses verifikasi yang ketat untuk menghindari kesalahan sekecil apapun. Kredibilitas akademik menjadi taruhan ketika data fundamental seperti tanggal kelulusan alumni tidak konsisten dalam penyampaiannya.
Sebelumnya, Erizal menyebutkan sempat muncul permintaan dari berbagai pihak agar UGM membuat video monolog ketiga menyusul kemunculan dokumen ijazah atas nama Bambang Budy Harto di persidangan Citizen Lawsuit. Dokumen tersebut menunjukkan perbedaan format meskipun berasal dari fakultas dan tahun yang sama dengan ijazah yang selama ini diperbincangkan. Situasi ini semakin menambah kerumitan dalam memahami dokumen akademik yang diterbitkan kampus.
Erizal menyatakan kekhawatiran bahwa jika dibuat video monolog ketiga, kemungkinan akan muncul versi tanggal kelulusan yang berbeda lagi. Video pertama sudah terbantahkan oleh video kedua yang menunjukkan inkonsistensi data. Maka keputusan untuk tidak membuat video penjelasan tambahan mungkin merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kebingungan lebih lanjut. Masyarakat selama ini mengira perbedaan itu akibat rekayasa teknologi, namun ternyata berasal dari sumber resmi.
Menurut Erizal, fenomena ini mengingatkan pada sebuah ungkapan populer bahwa kejujuran bersifat sederhana sedangkan kebohongan membutuhkan kerumitan. Kejujuran tidak memerlukan pembenaran berlapis sementara ketidakbenaran membutuhkan alibi, rekayasa, dan penutupan kesalahan dengan kesalahan berikutnya. Proses mempertahankan ketidakakuratan justru membutuhkan energi lebih besar dibandingkan menyampaikan kebenaran sejak awal.
Erizal mengungkapkan bahwa pada dokumen ijazah Joko Widodo yang beredar luas di media sosial sejak diposting oleh Dian Sandi, kader Partai Solidaritas Indonesia, tertulis tanggal 5 November 1985. Berdasarkan dokumen tersebut, video monolog pertama Rektor UGM lebih sesuai dibandingkan dengan video kedua. Namun muncul pertanyaan mengapa justru video kedua yang lebih baru memuat informasi yang tidak sesuai dengan dokumen resmi.
Akun media sosial @regar_op0sisi pada 29 Januari 2026 membagikan analisis mengenai perbedaan kedua video monolog Rektor UGM tersebut. Erizal berpendapat bahwa masyarakat menantikan kejelasan dan konsistensi data dari otoritas akademik agar tidak menimbulkan multitafsir yang berkepanjangan. Transparansi dalam penyampaian informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Erizal menyimpulkan bahwa agaknya pencarian kebenaran mengenai data akademik ini masih akan berlanjut tanpa kepastian kapan akan berakhir. Ketidaksesuaian informasi dari sumber resmi justru membuka ruang untuk berbagai spekulasi dan teori yang semakin menjauhkan publik dari fakta sebenarnya. Akurasi dan konsistensi data merupakan fondasi penting untuk mempertahankan integritas institusi pendidikan tinggi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
