Repelita Bandung Barat - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung lokasi longsor di Desa Pasirlangu.
Kawasan lereng perbukitan yang longsor itu tampak dipenuhi dengan hamparan perkebunan sayuran luas.
Peninjauan dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 untuk menilai kondisi lingkungan setempat.
Hanif menyoroti adanya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian intensif.
Perubahan tersebut dinilai berkontribusi signifikan terhadap kerentanan lingkungan di wilayah tersebut.
Jenis tanaman yang mendominasi kawasan itu bukan merupakan tanaman asli sesuai karakter alam setempat.
Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh urbanisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat modern.
Kebutuhan pangan yang terus meningkat mendorong perluasan lahan pertanian hingga ke area pegunungan.
Padahal daya dukung lingkungan di kawasan tersebut tidak sesuai untuk aktivitas pertanian intensif.
“Kita makan hal yang sepertinya bukan habit kita, seperti kentang, kol, kobis, paprika. Itu semua daerah subtropis, yang kebiasaan hidupnya di ketinggian 800 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut,” ujar Hanif.
Sebagian besar sayuran yang ditanam di lokasi tersebut berasal dari wilayah beriklim subtropis.
Tanaman seperti itu secara alami tumbuh di wilayah seperti Chile dan Peru di Amerika Selatan.
Budidaya tanaman subtropis kemudian menyebar ke dataran tinggi di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Jenis-jenis yang kita tanam hari ini sebagian besar berasal dari subtropis, yang kemudian naik 1.000-an meter di atas permukaan laut yang seharusnya tidak bisa,” ucap Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup akan segera menurunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam.
Tim tersebut akan fokus mengkaji alih fungsi lahan di kawasan yang terdampak longsor.
Mereka akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penelitian tersebut.
“Kalau bicara lingkungan, ini harus saintis, tidak bisa mengira-ngira. Tenaga ahli akan segera bergabung di bawah pimpinan Bupati untuk melakukan pendalaman landscape dan langkah penanganan selanjutnya,” sebut Hanif.
Pemerintah juga membuka kemungkinan pendalaman lebih lanjut terhadap aspek lingkungan lain.
Aspek tersebut mencakup perbaikan tata ruang dan pemulihan bentang alam kawasan terdampak.
“Ini sebenarnya sudah lama saya sampaikan ke Bapak Gubernur Jawa Barat. Hari ini kita di tingkat kabupaten, dan saya rasa memang perlu pendalaman yang lebih serius,” ujarnya.
Bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu telah menelan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.
Penanganan pascabencana harus mempertimbangkan aspek ekologi secara menyeluruh.
Kebijakan pengelolaan lahan perlu dievaluasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pemulihan berkelanjutan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
