Repelita Jakarta - Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin memberikan tanggapan atas pelaporan yang dilayangkan oleh Eggi Sudjana terhadap dirinya.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan melalui saluran video daring, Khozinudin menyatakan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari strategi politik tertentu.
Menurut analisisnya, tindakan Eggi merupakan kelanjutan dari strategi pecah bela yang dijalankan oleh pihak mantan Presiden Joko Widodo.
Dia mengingatkan bahwa sebelumnya Eggi dan Roy Suryo sama-sama tercatat sebagai tersangka dalam kasus dokumen pendidikan.
Namun Eggi kemudian mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sementara proses hukum terhadap Roy Suryo masih berlangsung.
Khozinudin menyoroti fakta bahwa selama ini Eggi dikenal sebagai pihak yang paling vokal mengkritik persoalan dokumen pendidikan.
Pelaporan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik dinilai sebagai bentuk respons terhadap pernyataan Khozinudin mengenai kunjungan ke Solo.
Dia menjelaskan bahwa dirinya telah menyebut siapa pun yang mendatangi kediaman mantan presiden di Solo sebagai bentuk pengkhianatan.
Pernyataan itu yang kemudian tidak dapat diterima oleh Eggi sehingga memicu pelaporan ke pihak kepolisian.
Khozinudin mempertanyakan definisi pengkhianatan yang seharusnya merujuk pada tindakan tidak setia terhadap perjuangan bersama.
Menurutnya, seseorang yang meninggalkan kawan seperjuangan dan justru mendatangi pihak lawan dapat dikategorikan sebagai pengkhianat.
Apalagi jika dari tindakan tersebut diperoleh manfaat tertentu maka tingkat pengkhianatannya dinilai semakin besar.
Khozinudin juga menyoroti dinamika internal Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang mengalami perubahan kepemimpinan.
Eggi diketahui melakukan pemecatan terhadap beberapa anggota termasuk Sekretaris Jenderal yang sedang menjabat.
Setelah pemecatan tersebut, Damai Lubis kemudian diangkat untuk mengisi posisi Sekretaris Jenderal yang kosong.
Muslim Arbi yang sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum juga akhirnya diberhentikan dari posisinya.
Beberapa nama lain seperti Kurnia Triwani, Rustam, dan Rizal Fadillah turut mengalami pemecatan dari keanggotaan.
Khozinudin mempertanyakan apakah tindakan pemecatan sepihak tersebut tidak termasuk bentuk penghinaan terhadap rekan seperjuangan.
Menurutnya, sangat ironis apabila seseorang yang melakukan pemecatan justru merasa tersinggung dengan sebutan pengkhianat.
Dinamika ini menunjukkan adanya perpecahan yang cukup dalam di antara kelompok yang sebelumnya bersatu padu.
Pertentangan pendapat dan perbedaan strategi perjuangan tampaknya telah memicu ketegangan yang berujung pada langkah hukum.
Khozinudin menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dia berharap bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses peradilan yang fair dan tidak memihak.
Masyarakat pun diharapkan dapat menyikapi perkembangan ini dengan bijak tanpa terpancing pada narasi yang memecah belah.
Penyelesaian secara hukum dianggap sebagai jalan terbaik untuk memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.
Dialog dan rekonsiliasi sebenarnya lebih diharapkan daripada konfrontasi yang justru dapat memperkeruh suasana.
Namun apabila jalan hukum yang ditempuh, semua pihak harus menghormati proses dan keputusan yang akan diambil.
Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial politik.
Semua pihak diimbau untuk menjaga etika dan sopan santun dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Perbedaan pandangan seharusnya disikapi dengan argumentasi yang berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta iklim diskusi yang sehat dan produktif bagi kemajuan bangsa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
