Penulis : Rina Syafri
Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian dengan kalimat “lebih baik saya jadi petani” memicu perhatian luas. Kalimat itu terdengar berani. Tetapi publik berhak menguji: apakah ini komitmen nyata atau sekadar retorika untuk meredam kritik?
Reaksi Listyo Sigit sangat menarik untuk didalami. Dia tak bisa menyembunyikan kejengkelannya kepada DPR. Lembaga wakil rakyat ini melempar wacana menempatkan Polri di bawah kementerian.
Kapolri menolak. Listyo menegaskan Polri harus tetap di bawah Presiden agar tidak melemahkan independensi.
Publik menunggu bukti konsistensi: apakah Kapolri siap mempertaruhkan jabatan jika wacana itu dipaksakan, atau hanya sekadar omon-omon?
Harus diakui bahwa Polri sarat dengan rekam jejak yang serba buruk. Sudah terlalu banyak fakta yang membuat Polisi sering dikritik pedas atau bahkan dilecehkan.
Kritik masyarakat terhadap Polri bukan hanya soal struktur kelembagaan, tetapi juga rekam jejak kasus yang menimbulkan ketidakpercayaan:
Kasus Arsyad meninggal termasuk salah satu yang memberatkan Polri. Publik menilai hukuman terhadap pelaku tidak berat, sehingga muncul desakan agar Kapolri mundur.
Kasus Ferdy Sambo (2022) yang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J membuka borok mafia hukum di tubuh Polri.
Juga ada kasus Semarang. Yaitu penembakan siswa SMKN 4 oleh polisi serta penyelundupan bawang bombai ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas.
Ingat juga kasus Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa. Keterlibatan jenderal dua bintang ini dalam jaringan narkoba, memperburuk citra institusi.
Lalu ada kasus pungli SIM dan tilang elektronik. Ini membuktikan bahwa praktik pungutan liar masih marak.
Terus lagi, ada kasus penanganan demonstrasi secara brutal. Ini membuat aparat dianggap represif dan berlebihan.
Semua kasus ini memperkuat persepsi publik bahwa masalah utama Polri bukan sekadar posisi kelembagaan, melainkan integritas dan akuntabilitas.
Jika Kapolri ingin disebut gentleman, ia harus berani membuktikan konsistensi ucapannya. Bukan hanya menolak wacana DPR tetapi juga menindak tegas kasus internal yang merusak kepercayaan publik.
Jika hanya retorika, publik akan menilai pernyataan “lebih baik jadi petani” sebagai gimmick politik belaka, tanpa makna substantif.
Nyali seorang pemimpin diuji bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Publik menunggu apakah Jenderal Sigit benar-benar siap mempertaruhkan jabatan demi prinsip. Atau sekadar menambah daftar panjang pejabat yang pandai berpidato tetapi nol dalam eksekusi.(*)
