[GEGER] Camat Medan Maimun keterlaluan Dicopot karena Salahgunakan KKPD Rp1,2 Miliar untuk Judi Online

 

Repelita Medan - Pemerintah Kota Medan telah memberhentikan Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.

Keputusan pencopotan ini diumumkan secara resmi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Setda Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, pada Senin 26 Januari 2026.

Subhan menjelaskan bahwa tindakan disipliner tersebut diambil setelah adanya temuan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh camat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang telah dilakukan, diketahui bahwa KKPD digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan dinas yang semestinya.

"Kartu kredit pemerintah tersebut disalahgunakan untuk bermain judi online menurut pengakuan langsung yang bersangkutan," ungkap Subhan dalam konferensi pers.

Dia mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat penyalahgunaan tersebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Oknum aparatur sipil negara tersebut saat ini telah resmi dibebastugaskan dari posisi camat yang sebelumnya diembannya.

Posisi pimpinan kecamatan untuk sementara waktu akan dijabat oleh Pelaksana Tugas yang berasal dari internal struktur kecamatan setempat.

Eva, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat di kecamatan yang sama, ditunjuk sebagai pejabat sementara menggantikan posisi tersebut.

"Pembebasan tugas tersebut berlaku efektif mulai tanggal 23 Januari 2026 sesuai dengan keputusan resmi pemerintah kota," jelas Subhan.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemko Medan, Rasyid Ridho Nasution, memberikan konfirmasi mengenai proses penanganan kasus ini.

Dia menyebutkan bahwa seluruh proses pemeriksaan dan penanganan kasus telah ditangani secara koordinatif oleh Inspektorat dan BKPSDM Kota Medan.

"Informasi mengenai pencopotan jabatan ini telah kami sampaikan secara resmi kepada Pelaksana Tugas Camat yang baru," kata Rasyid.

Kasus penyalahgunaan KKPD ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan pembersihan internal secara konsisten.

Setiap penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara harus mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat telah berfungsi dengan baik dalam mengungkap praktik penyimpangan tersebut.

Penggunaan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan judi online merupakan pelanggaran serius yang merugikan keuangan daerah.

Pemerintah kota berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Transparansi dalam penanganan kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara.

Setiap pegawai negeri sipil harus memahami betul batasan dalam menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara.

Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam birokrasi pemerintahan.

Proses hukum terhadap mantan camat tersebut akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi kinerja aparatur pemerintah untuk memastikan pelayanan yang optimal.

Pemerintah kota akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh jajaran aparaturnya secara berkelanjutan.

Dengan adanya penanganan tegas ini, diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Setiap laporan dari masyarakat mengenai indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang.

Komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus didukung oleh semua pihak.

Pendidikan dan pembinaan karakter bagi aparatur sipil negara perlu terus ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran.

Sistem pengawasan yang lebih ketat akan diterapkan pada penggunaan anggaran dan fasilitas negara di semua level.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah melalui mekanisme pengawasan sosial yang sehat.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan secara optimal.

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk selalu bekerja dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aparatur yang profesional dan berintegritas.

Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan keuangan negara.

Dengan penegakan disiplin yang konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari aparatur negara yang bersih dan berkinerja baik.

Semua pihak diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kasus ini untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang lebih baik.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan sistem checks and balances yang efektif dalam penyelenggaraan negara.

Dengan semangat reformasi birokrasi, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur yang mengelola pemerintahan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur menjadi prioritas utama dalam pembangunan birokrasi.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dengan komitmen bersama, pemerintahan yang bersih dan melayani dapat diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga