Repelita Nunukan - Para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berstatus paruh waktu di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia mengeluhkan ketidakjelasan regulasi penggajian mereka hingga saat ini.
Mereka meminta Persatuan Guru Republik Indonesia untuk melihat persoalan ini sebagai sebuah isu yang sangat mendesak dan perlu penyelesaian segera.
Hal ini terutama karena pemerintah pusat memiliki rencana untuk mengangkat puluhan ribu pegawai inti dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi Aparatur Sipil Negara.
Para guru yang sebelumnya berstatus honorer tersebut merasa bingung mengenai sistem pembayaran gaji setelah diangkat menjadi pegawai dengan perjanjian kerja paruh waktu.
Berdasarkan petunjuk teknis yang ada, penggajian seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
Namun hingga kini belum ada informasi rinci dan kepastian apakah benar pemerintah daerah yang akan menanggung pembayaran gaji tersebut.
Belum ada kejelasan mengenai nominal gaji yang akan diterima oleh para guru paruh waktu meski sudah menjalani proses pengangkatan.
Persoalan ini menjadi keluhan keras yang terus disuarakan oleh para guru yang mengabdi di daerah pelosok pedalaman Kabupaten Nunukan.
Mereka merasa kebijakan prioritas pemerintah terhadap pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah melukai perasaan para guru yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Banyak sekolah di daerah pedalaman hanya memiliki jumlah murid yang tidak mencapai seratus orang sehingga gaji guru honorer sebelumnya sangat rendah.
Guru-guru di daerah terpencil harus berjuang ekstra keras untuk bisa mencapai lokasi sekolah tempat mereka mengajar setiap hari.
Sebagian harus berangkat pada dini hari karena medan jalan yang sulit dan berusaha untuk tidak terlambat memberikan contoh kedisiplinan bagi murid.
Ada pula yang harus mempertaruhkan nyawa dengan menerobos banjir menggunakan perahu kayu demi menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa.
Mereka adalah manusia yang juga membutuhkan perhatian dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama ini.
Rasa kecewa muncul ketika mengetahui pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang baru setahun bekerja akan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
Sementara para guru harus menunggu puluhan tahun untuk bisa mendapatkan status yang sama sebagai pegawai negeri sipil.
Selama puluhan tahun mengabdi, banyak guru honorer di perbatasan hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah tanpa pernah mencapai angka lima ratus ribu.
Padahal tanggung jawab yang mereka emban jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang bertugas di wilayah perkotaan.
Mereka berharap masalah regulasi penggajian untuk guru paruh waktu segera diselesaikan karena ini menyangkut masalah keadilan dan nasib para pendidik.
Persatuan Guru Republik Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud membandingkan nasib guru dengan pegawai satuan pelayanan gizi.
Namun mereka merasa perlu menyampaikan keluhan yang menjadi amanah dari para guru di wilayah perbatasan negara.
Saat ini mulai terlihat gejala menurunnya motivasi mengajar di kalangan guru karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.
Mereka melihat bagaimana pemerintah dengan cepat mengeluarkan regulasi khusus untuk menjamin kesejahteraan pegawai satuan pelayanan gizi.
Padahal profesi guru juga seharusnya dianggap urgent dan mendapatkan perhatian serius mulai dari proses rekrutmen hingga jaminan kesejahteraan.
Kebijakan yang ada dinilai memiliki dampak negatif yang luas terhadap kalangan pendidik di seluruh Indonesia.
Dampak paling terasa adalah semakin menurunnya motivasi para guru dalam menjalankan tugas pengabdian mereka.
Dampak yang lebih berbahaya adalah semakin sedikitnya anak muda kompeten yang tertarik untuk mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik.
Masalah rekrutmen yang berbelit dan imbal finansial yang tidak menjanjikan menjadi faktor penyebab rendahnya minat generasi muda.
Meski demikian, Persatuan Guru Republik Indonesia tetap bersyukur atas kebijakan pemerintah yang telah mengangkat guru honorer menjadi pegawai dengan perjanjian kerja penuh waktu.
Kebijakan tersebut menjadi terobosan bagus untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini terabaikan.
Mereka juga menitip pesan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar memperhatikan nasib guru paruh waktu dengan lebih serius.
Para guru tersebut merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga tidak boleh diabaikan.
Mereka menginginkan kebijakan yang berdasarkan prinsip keadilan dan tidak mengabaikan satu kelompok hanya karena ada program prioritas lainnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
