Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai polemik dugaan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo harus diselesaikan secara terbuka melalui mekanisme hukum yang tepat.
Dalam tayangan Indonesia Lawyers Club yang diunggah di kanal YouTube pada Sabtu 24 Januari 2026, Refly menyoroti proses hukum terhadap pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah.
Ia menilai ancaman penahanan dan hukuman berat berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang konstruktif.
“Ketika kritik dijawab dengan pasal-pasal pidana, itu bukan lagi penegakan hukum, tapi intimidasi,” kata Refly dengan tegas.
Ia juga menyinggung penghentian perkara terhadap Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana yang dikaitkan dengan pendekatan restorative justice.
Menurut Refly, narasi tersebut tampak manis di permukaan namun menyimpan pesan politik yang cukup dalam.
“Seolah-olah disampaikan, kalau mau aman, ya harus mengikuti kemauan kekuasaan,” ujarnya memberikan analisis kritis.
Refly menegaskan perdebatan mengenai asli atau tidaknya ijazah Presiden tidak semestinya dibawa ke ranah pidana.
Jalur perdata atau Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai jauh lebih relevan untuk menguji keabsahan dokumen negara.
Ia menyindir kemunculan ijazah yang baru diperlihatkan ke publik setelah isu tersebut bergulir selama bertahun-tahun.
Keterbukaan sejak awal justru akan meredam polemik dan menghindari berbagai spekulasi tidak produktif.
Refly mengingatkan masyarakat memiliki hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu ia mendorong pengujian ijazah dilakukan secara objektif dan transparan dengan melibatkan ahli independen.
Ahli telematika dan digital forensik dari dalam maupun luar negeri perlu dilibatkan untuk memastikan keabsahan hasil.
“Kalau mau selesai, uji saja secara terbuka, ilmiah, dan independen,” katanya menawarkan solusi konkret.
Dalam kesempatan tersebut, Refly juga menyampaikan pesan yang disebut berasal dari Dokter Tifa.
Pesan tersebut menyarankan agar Jokowi lebih memprioritaskan kondisi kesehatan pribadinya.
Ia menyebut kondisi mantan Presiden tampak menurun sehingga perlu pemeriksaan medis menyeluruh.
Pemeriksaan ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Jerman, atau China dapat dipertimbangkan untuk hasil optimal.
Menutup pernyataannya, Refly menegaskan penegakan kebenaran harus menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum.
Pembicaraan mengenai pengampunan atau grasi baru relevan jika kebenaran substansial telah dinyatakan secara jelas.
“Kebenaran dulu ditegakkan. Kalau memang ada kesalahan, barulah bicara soal maaf atau grasi,” ujarnya menutup analisis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
