Repelita Jakarta - Pemilihan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menuai kritik tajam dari para ekonom.
Proses pemilihan tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik dan mengabaikan prinsip kompetensi.
Ekonom senior Awalil Rizky menyatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan hanyalah formalitas administratif semata.
Sistem politik yang berlaku saat ini memberikan kekuasaan sangat besar kepada partai politik dalam menentukan jabatan publik.
Faktor profesionalisme dan keahlian teknis seringkali terpinggirkan oleh rekomendasi politik yang dominan.
Rekomendasi politik menjadi penentu utama seseorang menduduki posisi penting di sektor vital.
Kondisi ini berbahaya karena membuka ruang bagi individu yang kurang kompeten mengelola perekonomian nasional.
Mekanisme rekrutmen pejabat publik idealnya melalui tiga tahapan berjenjang yang ketat dan transparan.
Tahapan tersebut meliputi rekrutmen berbasis kriteria, seleksi kompetitif, serta pemilihan yang terbuka.
Namun dalam praktik lebih dari satu dekade terakhir, tahapan itu tidak berjalan secara substantif.
Dari perspektif ekonomi politik, kerusakan rasa keadilan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
Lemahnya penegakan hukum dan dominasi kepentingan politik memperparah kondisi tersebut.
Indikator ekonomi seperti tekanan industri dan pelemahan nilai tukar mencerminkan tata kelola bermasalah.
Penempatan figur tanpa keahlian memadai akan mempercepat kerusakan sistem di tengah dinamika global.
Era perubahan ekstrem dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan menuntut kepemimpinan yang kompeten.
Kesalahan dalam memilih pemimpin di posisi strategis akan berdampak sistemik pada perekonomian.
Fenomena ini juga terkait dengan pola promosi jabatan tidak sehat di berbagai institusi negara.
Mobilitas vertikal terlalu cepat tanpa dasar prestasi merusak sistem karier dan kepastian profesional.
Kedekatan politik memang tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi yang berlaku saat ini.
Namun akomodasi politik harus dibatasi oleh prinsip kualitas dan keahlian yang memadai.
Akomodasi tanpa standar kompetensi hanya akan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi.
Dominasi partai politik membuat pengawasan dari masyarakat sipil dan media menjadi semakin lemah.
Tanpa pembenahan serius pada sistem rekrutmen, kejadian serupa akan terus berulang di masa depan.
Pengulangan pola ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Perlu komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan negara yang lebih sehat.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai setiap penunjukkan pejabat strategis.
Harapan akan tata kelola yang baik tetap menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bernegara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
