DPR Desak BSN Lebih Politis, Rahayu Saraswati Tegaskan Standar Nasional Menyangkut Keselamatan Publik dan Daya Saing Bangsa

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mendorong Badan Standardisasi Nasional untuk mengubah pendekatan dalam memperjuangkan penguatan kebijakan dan anggaran.

Dalam rapat bersama pimpinan BSN, politisi tersebut menyatakan bahwa lembaga standardisasi harus tampil lebih politis dalam menyampaikan kepentingan strategisnya.

Perjuangan BSN tidak cukup hanya disampaikan dalam konteks teknis standar produk semata tanpa dikaitkan dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Tantangan terbesar BSN saat ini bukan hanya persoalan teknis melainkan bagaimana meyakinkan pimpinan negara mengenai dampak strategis standar nasional.

Dampak strategis tersebut mencakup aspek keselamatan publik dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

“Saran saya cuma satu. Narasi Bapak harus bisa diubah dari hanya persoalan standar produk ke persoalan safety,” ujar Rahayu Saraswati seperti dilansir dari YouTube TVR Parlemen.

Ia menekankan bahwa standar nasional berkaitan erat secara langsung dengan keselamatan masyarakat yang menggunakan berbagai produk sehari-hari.

Produk yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan publik.

“Kita bicara safety itu keselamatan publik. Kalau ada produk yang tidak sesuai dengan standar dan digunakan, maka risikonya ada,” katanya memberikan penekanan.

Rahayu juga menyinggung berbagai temuan terkait peredaran barang impor bermasalah termasuk barang bekas yang beredar di pasar dalam negeri.

Temuan tersebut menunjukkan risiko nyata jika standar nasional tidak ditegakkan secara serius dan konsisten oleh semua pihak terkait.

Oleh karena itu, ia meminta BSN mampu meyakinkan pimpinan negara agar anggaran yang dialokasikan mencerminkan keberpihakan terhadap produk lokal.

“Oleh sebab itu anggarannya harus reflecting, mencerminkan keberpihakan negara kepada produk-produk lokal,” tegasnya dengan penuh keyakinan.

Dalam pandangannya, penguatan peran BSN setidaknya harus berpijak pada tiga aspek utama yang saling berkaitan satu sama lain.

Keselamatan publik menjadi aspek pertama yang tidak boleh diabaikan dalam setiap perumusan standar nasional.

Keadilan pasar merupakan aspek kedua yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.

Daya saing bangsa menjadi aspek ketiga yang menjadi fondasi penting dalam agenda pembangunan nasional berkelanjutan.

“Ini bukan cuma bicara laboratorium atau teori dan praktiknya, tapi dari konteks nasionalnya,” ucap Rahayu menegaskan.

Perjuangan anggaran tidak bisa dilepaskan dari aspek politik meskipun DPR siap mendukung dari sisi legislasi dan pengawasan.

Peran eksekutif tetap krusial dalam meyakinkan Kementerian Keuangan hingga Presiden mengenai pentingnya alokasi anggaran yang memadai.

“Karena anggaran itu politis, Pak,” kata Rahayu sembari mempertanyakan posisi BSN dalam rapat-rapat kabinet.

Pertanyaan tersebut muncul menyusul fakta bahwa alokasi anggaran untuk program tertentu bahkan mencapai nol rupiah dalam pembahasan.

Rahayu mendorong pimpinan BSN untuk aktif membangun komunikasi politik dengan para menteri koordinator dan pemangku kepentingan lainnya.

Komunikasi politik diperlukan untuk memperjuangkan eksistensi dan peran strategis lembaga standardisasi nasional tersebut.

“Bapak harus punya kekuatan politis menyampaikan bahwa BSN ini penting, bukan cuma persoalan membuat standar, tapi membuat standar itu untuk apa,” ujarnya.

Negara harus hadir secara penuh dalam pengelolaan standar nasional agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak bermodal besar dengan kepentingan tertentu.

Komisi VII DPR siap memberikan dukungan penuh namun langkah awal harus datang dari pimpinan BSN sendiri dengan inisiatif yang jelas.

“Kami siap mendukung, Pak. Tapi Bapak yang harus pasang badan dulu,” pungkasnya menutup pernyataan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga