Repelita Jakarta - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan sorotan publik.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menyampaikan bahwa kegelisahan masyarakat terkait langkah Indonesia tersebut merupakan hal yang wajar muncul.
Perdebatan yang berkembang berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai motif di balik keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut.
Pertanyaan utama adalah apakah Indonesia bergabung karena tekanan Amerika Serikat atau murni demi kepentingan strategis nasional dan perjuangan Palestina.
Tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional tetap sama yakni mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh.
“Kalau kita runut ke belakang, kalau kita coba cari, apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa aktif dalam forum-forum seperti ini? Tujuannya satu, bagaimana Palestina bisa merdeka,” terangnya seperti dilansir dari YouTube Kompas TV.
“Tapi dalam perkembangannya, kita kemudian melihat bahwa tidak mungkin semua tujuan kita tercapai tanpa ada win-win solution,” terusnya memberikan konteks realitas diplomasi.
Dalam dinamika global yang kompleks, pencapaian tujuan tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara ideal tanpa kompromi dan pertimbangan strategis.
Oleh karena itu, pendekatan solusi bersama atau win-win solution dinilai menjadi bagian dari proses negosiasi yang realistis dalam hubungan internasional.
Dalam konteks tersebut, konsep two-state solution dipandang sebagai salah satu jalan diplomatik yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik.
Syamsu Rizal menilai bahwa kemerdekaan Palestina dapat dicapai baik melalui konflik maupun melalui jalur perdamaian yang lebih damai.
Jalur diplomasi dianggap sebagai pilihan yang lebih konstruktif untuk meminimalkan korban kemanusiaan di kedua belah pihak yang bersengketa.
Dewan Perdamaian Gaza bukan merupakan lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa melainkan inisiatif dari pemerintahan Amerika Serikat.
Meski demikian, Indonesia tetap perlu memanfaatkan keikutsertaannya untuk menegaskan posisi nasional yang konsisten.
Hasil akhir dari setiap proses diplomasi harus menjamin berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat secara penuh.
Terkait isu transparansi, Komisi I DPR RI disebut memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan langkah-langkah strategis.
Pengawasan parlemen dilakukan dalam kerangka besar tujuan kebijakan bukan pada teknis forum tertentu yang diikuti.
Selama arah kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan amanat konstitusi, DPR memberikan ruang bagi eksekutif untuk bertindak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
