Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto memberikan kritik mendasar terhadap gagasan untuk mengalihkan kembali wewenang pemilihan kepala daerah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut analisisnya, argumentasi mengenai efisiensi anggaran yang sering dijadikan pembenaran atas wacana tersebut dinilai sebagai bentuk penalaran yang tidak logis dan dapat membahayakan sendi-sendi demokrasi di tingkat lokal.
BW secara khusus membandingkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 dengan dana yang dicadangkan untuk program pemberian makanan bergizi secara gratis.
Ia melihat adanya ironi dan standar ganda ketika biaya untuk proses demokrasi langsung yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dianggap memberatkan, sementara program lain yang nilainya jauh lebih besar justru ditempatkan sebagai kebijakan yang utama.
Perbandingan angka ini, dalam pandangannya, seharusnya menjadi bahan refleksi publik mengenai bagaimana skala prioritas belanja negara ditetapkan dan demi kepentingan kelompok mana.
"Jadi saya mau bilang, untuk memilih kepala daerah yang hanya 5 tahun sekali 37 triliun dibilang itu mahal, beban, tidak efisien, dan negara berat sehingga sistemnya harus dirubah, tapi anggaran BGN atau MBG itu sampai 268 triliun. Itu artinya tujuh kali lebih besar dari anggaran Pilkada 2024. Come on," ujar Bambang Widjojanto dalam sebuah transkrip diskusi yang dikutip pada Kamis, (22/1/2026).
Mantan pimpinan KPK itu menegaskan bahwa inkonsistensi dalam pola pikir seperti ini merupakan fenomena yang patut disayangkan dan diperhatikan secara serius.
Cara berpikir yang mengkategorikan biaya pemilihan pemimpin sebagai pemborosan namun menganggap program pemberian bantuan sosial berskala besar sebagai sesuatu yang efisien dinilainya sebagai suatu ketidakwajaran.
"Jadi memilih pemimpin yang 37 triliun dibilang mahal, tapi memberi makan itu dibilang tidak mahal, penting, efisien. Ini kan contoh ketidakwarasan yang luar biasa sekali nih," tegasnya.
Lebih jauh, Bambang Widjojanto secara tegas menolak anggapan bahwa pemilihan melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk memangkas praktik korupsi dalam proses pemilihan.
Ia justru mengingatkan bahwa sistem tidak langsung berpotensi melahirkan bentuk korupsi yang lebih sistemik dan terstruktur, yang dalam istilah akademis dikenal sebagai praktik penangkapan negara atau state capture corruption.
Menurut penjelasannya, korupsi dalam skema pemilihan langsung cenderung bersifat terpencar dengan melibatkan banyak pihak dan nilai yang relatif dapat dikendalikan.
Sebaliknya, pemilihan yang hanya melibatkan segelintir anggota dewan justru berpotensi menciptakan transaksi dengan nilai sangat besar dan terpusat pada elite partai politik.
"Pilkada tidak langsung tuh, coba lihat. Satu, pelakunya adalah elit partai. Kalau yang tadi masyarakat, luas, variasi, dan pasti nilainya kecil. Kalau yang tidak langsung ini kemungkinan nilainya besar," jelas BW.
Ia memaparkan bahwa lingkaran korupsi semacam ini tidak akan berhenti pada saat kepala daerah terpilih dilantik, namun akan berlanjut selama masa jabatan melalui berbagai bentuk balas jasa kebijakan.
Imbalan tersebut dapat berupa kemudahan perizinan bisnis, penguasaan sumber daya alam, maupun pembagian jabatan-jabatan penting di lingkungan pemerintah daerah.
Pola inilah yang kemudian membajak kebijakan publik untuk kepentingan kelompok tertentu dan menggeser akuntabilitas pemimpin dari rakyat kepada partai politik.
“Ini kita sebenarnya sedang menghadapi masalah yang luar biasa besarnya dengan mencoba merampok, menculik kedaulatan rakyat ini,” katanya.
BW mengingatkan bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan alamiah untuk mempertahankan dan memperluas dirinya sendiri.
Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh lapisan masyarakat tetap waspada dan terus memperkuat kesadaran bersama untuk menjaga hak kedaulatan yang merupakan hasil perjuangan panjang.
"Saatnya rakyat menjaga rakyat, rakyat menjaga kedaulatannya. Itu sebabnya kita harus membangun kesadaran itu dan kesadaran itu harus dikonsolidasikan," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
