Repelita Jakarta - Polemik beras oplosan kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah merek beras premium ditarik dari pasaran karena terindikasi tidak sesuai standar.
Ketua Afiliasi Global Retail Association, Roy N. Mandey, menegaskan bahwa peritel modern tidak bisa dijadikan pihak yang bersalah dalam kasus tersebut.
Menurutnya, akar permasalahan justru berada pada sektor hulu yang berkaitan dengan produksi dan pengemasan.
Ia menjelaskan bahwa retail modern hanya menjual produk yang sudah dipaketkan oleh produsen tanpa memiliki kewenangan untuk meneliti proses sebelumnya.
“Karena kami ini kan pedagang, kami ini sektor hilir. Jadi kami enggak mengikuti bagaimana itu beras dioplos atau kami enggak ketahui. Sudah masuk dalam kemasan, ya itu yang kita jual. Tapi kenapa ini terjadi? Berarti kan ada akarnya,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari tayangan YouTube Metro TV.
Temuan beras oplosan terungkap setelah Satgas Pangan melakukan pemeriksaan di sejumlah pusat distribusi besar, termasuk Pasar Induk Cipinang.
Dari hasil penyelidikan, praktik pengoplosan diduga dilakukan karena pasokan beras dengan kualitas baik semakin terbatas.
Untuk menekan biaya dan menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sebagian pihak mencampurkan beras berkualitas rendah dengan beras premium.
Roy menilai kenaikan biaya produksi menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut.
Harga gabah yang meningkat, mahalnya pupuk, serta ongkos tenaga kerja yang semakin tinggi membuat produsen berusaha mencari jalan pintas.
Akibatnya, tindakan pengoplosan beras dipilih oleh sebagian pihak untuk menekan pengeluaran sekaligus menjaga harga tetap kompetitif di pasar.
Dampak dari praktik itu tidak hanya dirasakan oleh konsumen, melainkan juga produsen beras murni.
Kepercayaan masyarakat menurun karena kesulitan membedakan produk yang benar-benar asli dengan hasil oplosan.
Hal ini membuat penjual yang berusaha jujur ikut dirugikan karena citra pasar beras premium menjadi tercoreng.
Untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat, peritel modern kini memperketat verifikasi kualitas beras yang dipasarkan.
Langkah ini dilakukan agar konsumen mendapatkan kepastian bahwa beras yang dibeli tidak terkontaminasi oleh praktik oplosan.
Pemeriksaan tambahan di tingkat distribusi hingga pengecekan dokumen asal barang kini diperketat oleh sejumlah peritel besar.
Roy menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor hulu harus lebih serius.
Menurutnya, penyelesaian persoalan beras tidak cukup hanya dengan memperbaiki distribusi, melainkan harus dimulai dari proses produksi di tingkat petani.
Dukungan berupa ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, serta penerapan teknologi pertanian menjadi kunci agar produksi beras nasional lebih stabil.
Ia juga menyinggung soal pentingnya menjaga keberlanjutan jumlah petani.
Jika regenerasi petani tidak diperhatikan, maka risiko menurunnya produksi beras akan semakin besar.
Dalam kondisi seperti itu, peluang terjadinya praktik curang seperti oplosan akan terus terbuka.
“Jangan makin hari makin berkurang petaninya sehingga produksinya juga akan berkurang. Nah, ini banyak hal yang perlu diperhatikan dari sektor hulu. Sementara kami di sektor hilir hanya kebagian untuk proses jualannya, dagangnya. Itu yang kami alami,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
