Repelita Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menekankan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/08/2025), harus dibarengi dengan aksi nyata.
Pernyataan ini muncul setelah adanya penilaian dari sejumlah pihak yang menilai pidato Presiden Prabowo hanya menggelegar di kata-kata, tetapi kurang tegas dalam tindakan penindakan.
"Apa yang dia (Prabowo) sampaikan bagus, tapi problem kita kan tidak cuma mendengar apa yang dia sampaikan," kata Adian dikutip dari unggahan akun Instagram @bantengsenayan, Senin (18/8/2025).
Sebagai wakil rakyat, Adian menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan di parlemen memiliki tanggung jawab untuk menguji setiap pernyataan yang disampaikan Presiden dalam pidatonya.
"Tetapi menguji pernyataan dengan kenyataan. Itulah sebenarnya tugas parlemen dalam konteks pengawasan," tambahnya.
Adian memberikan contoh konkret terkait 1,2 juta tenaga kerja yang sering disebut dalam pidato hingga tambang yang diperuntukkan bagi pengelolaan rakyat.
"Apakah benar terjadi? Apakah benar diperjuangkan mendapatkan izin pertambangan rakyat?," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu kembali menekankan bahwa secara konteks, pidato Presiden Prabowo sangat menggelegar, namun publik saat ini menunggu realisasi kerja nyatanya.
"Konteks pidatonya bagus, tugas kita (DPR) adalah menguji apakah yang dikatakan sama dengan kenyataan atau tidak," tegasnya.
Pada 15 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan dua pidato kenegaraan.
Pidato pertama memuat Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta sambutan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sementara pidato kedua berisi Penyampaian Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.
Salah satu fokus utama dalam pidato Presiden adalah intervensi strategis untuk perbaikan gizi 82,9 juta anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo memaparkan delapan agenda prioritas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun 2026 yang mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Delapan agenda prioritas ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4%.
Salah satu poin yang mendapat sorotan tajam adalah terkait praktik tambang.
Prabowo menegaskan akan memberantas segala bentuk tambang ilegal di Tanah Air tanpa pandang bulu.
Ia menekankan bahwa tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang terlibat, termasuk jenderal aktif, purnawirawan TNI, maupun Polri yang ketahuan membeking aktivitas tersebut.
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.
Presiden juga menegaskan tidak akan mundur sedikit pun dalam menghadapi praktik beking tambang ilegal, meski pelakunya adalah jenderal atau mantan jenderal.
"Saya sudah lama menjadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam ya," ujarnya lantang.
Prabowo menekankan keseriusannya dalam memberantas praktik tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Berdasarkan laporan aparat, terdapat 1.603 tambang ilegal yang dapat menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun.
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.603 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan, potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ungkapnya.
Karena itu, Presiden meminta dukungan penuh dari rakyat, MPR, hingga partai politik agar langkah pemberantasan tambang ilegal dapat berjalan efektif.
"Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita," tandasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.

