Repelita Jakarta - Pemerintah Indonesia bersama Malaysia telah menggelar pembahasan mengenai sengketa blok Ambalat di Laut Sulawesi yang selama ini menjadi titik perselisihan kedua negara.
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa konsolidasi tersebut merupakan bentuk persahabatan yang terjalin baik antara kedua pihak dalam mengupayakan penyelesaian masalah Ambalat.
Ia menegaskan, meskipun telah membuka ruang perundingan dengan Indonesia terkait rencana kerja sama pemanfaatan blok tersebut, Malaysia tetap berkomitmen mempertahankan setiap inci wilayah Sabah yang masuk dalam sengketa Ambalat.
"Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai," ujar Anwar seperti dikutip The Star pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Menurutnya, pembahasan ini bukan sekadar menyangkut kesepakatan pengelolaan sumber daya di Ambalat.
Melainkan juga bagian dari memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.
"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah.
Saya akan mempertahankan prinsip ini.
Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," ucapnya sebagaimana dilansir Malaymail.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim pada Jumat, 27 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin menyepakati penyelesaian sengketa blok Ambalat melalui jalur damai dengan mengedepankan kerja sama ekonomi.
"Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak.
Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint developer," kata Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa kesepakatan ini mencakup pengelolaan potensi kekayaan alam di wilayah Ambalat secara kolaboratif.
Sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat di kedua negara.
"Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama," tegas Prabowo.
Sengketa Ambalat sendiri telah berlangsung sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu, SBY menegaskan bahwa jika wilayah tersebut merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia, maka menjadi kewajiban untuk mempertahankannya melalui jalur diplomasi.
"Saudara (PM Malaysia Najib Razak) saya sudah beritahu posisi dasar kita, yang tentunya kalau itu merupakan kedaulatan kita, menjadi kewajiban untuk kita pertahankan.
Cuma cara yang kita pilih adalah perundingan dan negosiasi yang sedang berjalan.
Saya juga berharap kepada juru runding kita, berikan dorongan agar sekali lagi proses perundingan berlangsung lebih cepat dan lebih kondusif," tegas SBY sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemensetneg.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
