[MENOHOK] Nazlira Alhabsy: PKS Dukung Gibran tapi Tak Dapat Imbalan Politik di Kabinet Merah Putih

Repelita Jakarta - Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, menyoroti langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca Pilpres 2024 yang dinilai tidak menghasilkan keuntungan politik bagi partai tersebut.

Dalam unggahannya di X @Naz_lira pada 18 Agustus 2025, Nazlira mempertanyakan posisi PKS dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Apa imbalan politik dan posisi kader Partai Keadilan Sejahtera dalam pemerintahan Prabowo-Gibran?," tulis Nazlira.

Nazlira menjelaskan bahwa PKS sebelumnya selama satu dekade menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo dengan mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, setelah Pilpres 2024, PKS mengubah haluan dengan bergabung bersama koalisi pemerintah yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Menurut Nazlira, langkah itu membuat PKS beralih dari partai ideologis-religius menjadi partai yang lebih pragmatis dan oportunis.

Ia menyebut bahwa dukungan PKS pada akhirnya sukses mengantarkan Gibran menduduki kursi wakil presiden.

Akan tetapi, setelah Gibran berhasil menjadi wakil presiden, PKS justru tidak mendapat jatah posisi menteri ataupun jabatan penting lain dalam Kabinet Merah Putih.

Nazlira menilai hal ini menandakan bahwa partai tersebut tidak memperoleh kompensasi politik yang sebanding.

Ia menambahkan bahwa meski PKS memiliki basis suara dan kursi di parlemen lebih besar dibandingkan partai kecil seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Gelora, realitanya partai itu tidak mendapatkan bagian.

“Tapi apa imbalan politik bagi PKS hari ini? Zonk,” tegas Nazlira.

Menurutnya, PKS sempat berharap mendapat kursi menteri karena Plt Presiden PKS Ahmad Heryawan sudah menyiapkan nama-nama kader yang layak masuk kabinet.

Namun, daftar menteri dan wakil menteri yang diumumkan tidak menyertakan satu pun kader PKS.

"Ternyata libido pragmatis PKS tidak tersalurkan saat daftar Jabatan Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih diumumkan," tulis Nazlira.

"Dalam daftar gemuk Kabinet Merah Putih yang diumumkan, tak satupun teridentifikasi kader yg diambil dari PKS. Betapa tega dan berdarah dinginnya Jokowi,” sambungnya.

Nazlira menilai situasi itu terjadi karena pada masa awal kemenangan Pilpres, Prabowo masih berada dalam lingkar pengaruh kuat Jokowi.

Menurutnya, Prabowo sangat menghormati Jokowi setelah empat kali gagal dalam pencalonan presiden sehingga segala keputusan politiknya saat itu erat dengan arahan mantan presiden tersebut.

Ia juga menyoroti bahwa bukan hanya kursi menteri, bahkan jabatan wakil menteri, kepala lembaga non-kementerian, hingga posisi strategis di BUMN tidak ada yang diberikan kepada kader PKS.

Hal serupa terjadi dalam penunjukan duta besar yang justru banyak diisi oleh kader partai lain.

"Meskipun beberapa tokoh partai politik lain (misalnya dari PDIP dan PBB) telah ditunjuk sebagai duta besar, lagi-lagi jentik jari Jokowi tidak memberi kompensasi sedikit pun bagi kader PKS,” jelas Nazlira.

Ia menyimpulkan bahwa seluruh fakta tersebut menunjukkan PKS tidak memperoleh apa pun meski sudah mengubah arah politik dengan bergabung mendukung kekuasaan.

"Jadi berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kader PKS yg teridentifikasi dalam daftar penunjukan langsung di kabinet, lembaga non-kementerian, direksi atau komisaris BUMN, maupun duta besar,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga