Kontroversi Ijazah Presiden Jokowi Dinilai Ancaman Moral dan Integritas Bangsa, Tes Psikologis Diusulkan Agar Publik Mendapat Kepastian

Repelita Jakarta - Kontroversi seputar dugaan ijazah Presiden Joko Widodo memicu perbincangan serius di kalangan akademisi dan masyarakat, karena dinilai tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyinggung moralitas dan integritas seorang pemimpin.

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menekankan bahwa penanganan isu ini secara tertutup atau setengah hati dapat melemahkan pendidikan moral di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Kalau benar ijazah tidak penting dipersoalkan, sebaiknya kurikulum tentang akhlak, moral, dan kejujuran dihapus saja. Sebab hal ini menyangkut peradaban bangsa bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam podcast Madilog yang tayang pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Ginting menambahkan, penyelesaian polemik terkait ijazah Presiden seharusnya dilakukan dengan prosedur yang transparan dan objektif, agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra kepemimpinan.

Ia mendorong agar Presiden Jokowi bersedia mengikuti serangkaian pemeriksaan, termasuk uji forensik dokumen, lie detector, hingga tes kesehatan jiwa sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, sehingga publik memperoleh kepastian mengenai keabsahan ijazah tersebut.

“Supaya tidak ada lagi spekulasi, tes psikologis dan pemeriksaan kejiwaan bisa dilakukan secara terbuka agar publik mendapat kepastian,” tegas Ginting.

Ia mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret dari pihak terkait, isu ini berpotensi meluas dan bahkan dapat menyeret nama Indonesia ke ranah forum internasional, menimbulkan dampak politik dan diplomasi yang tidak diinginkan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga